Pemerintah Rombak Tarif PPN karena Kinerja Pajak RI Rendah di Asia

Agatha Olivia Victoria
11 Juni 2021, 19:20
tarif PPN, pajak, kenaikan tarif ppn, kenaikan tarif pajak
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.
Ilustrasi. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari saat ini 10% menjadi 12%.

Pemerintah berencana mengubah kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menaikkan tarif, mengubah skema, dan mengurangi jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari objek pajak. Kementerian Keuangan menyebut pengecualian yang terlalu banyak dari objek pajak PPN selama ini menyebabkan kinerjanya berada di bawah rata-rata negara Asia. 

Kinerja PPN tercermin. dari C-efficiency ratio. Berdasarkan bahan paparan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo,  Indonesia saat ini memiliki C-efficiency ratio sebesar 49,35%. Sedangkan, rata-rata kinerja PPN negara-negara di Asia yakni 49,72%.

Advertisement

Selain Indonesia, beberapa negara yang memiliki C-efficiency ratio di bawah rata-rata Asia yakni Laos, India, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar. Sementara Thailand, Vietnam, Singapura, Jepang, Korea, dan Malaysia memiliki kinerja PPN di atas rata-rata.

Pandemi ini merupakan kesempatan yang baik untuk memikirkan ruang optimalisasi penerimaan PPN. "Jadi ini bukan kebijakan yang tiba-tiba tetapi sudah ada kajian yang bertahun-tahun dilakukan. Hanya saja, eksekusi selalu tertunda karena butuh Undang-Undang, sehingga butuh proses politik," ujar dia dalam Webinar Arah Kebijakan Pajak Di Kala Pandemi, Jumat (11/6). 

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini telah menuangkan ide optimalisasi penerimaan PPN dalam Rancangan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut masih berada di tangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan belum bahkan dibacakan dalam sidang paripurna, serta masih akan melalui proses pembahasan di DPR. Dengan begitu, RUU KUP masih dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak.

"Jadi tidak benar kalau dalam waktu dekat akan ada pajak sembako atau jasa pendidikan dan kesehatan besok, lusa, atau bulan depan. Tahun ini tidak akan dipajaki," katanya.

Saat ini, menurut dia, masyarakat sebenarnya menikmati berbagai insentif  perpajakan. Pemerintah tak secara agresif memungut pajak selama pandemi Covid-19. 

Yustinus memastikan bahwa kebijakan tarif PPN akan tetap menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Peningkatan tarif PPN akan menyasar kepada barang-barang yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement