Berbeda dari Indonesia, Vietnam Justru Pangkas PPN Jadi 8% Demi Kerek Daya Beli

Berbeda dari Indonesia, Vietnam justru memilih untuk memperpanjang penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 2%. Pemerintah Vietnam menurunkan pajak dari 10% menjadi 8% demi mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi. 

Mengutip dari Vietnam News, Rabu (11/12), penurunan PPN di Vietnam ini berlaku hingga Juni 2025. Sebelumnya, kebijakan penurunan PPN sudah diterapkan dan berakhir pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan regulasi yang sudah disahkan pemerintah Vietnam, kebijakan ini berlaku untuk barang dan jasa di sektor properti, sekuritas, perbankan, dan telekomunikasi. Begitu juga dengan sektor informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Alasan Dibalik Penurunan PPN

Sejak diterapkan pada 1 Januari 2024, pemotongan PPN di Vietnam terbukti berperan penting dalam mengurangi biaya bisnis di berbagai sektor. Kebijakan ini juga disebut mampu mendorong konsumsi domestik.

Pada akhirnya, penurunan PPN ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung stabilitas ekonomi makro. Khususnya di tengah kondisi ketidakpastian global yang sedang berlangsung, termasuk pemulihan yang lambat di negara-negara mitra dagang utama Vietnam dan gangguan dalam rantai pasokan global.

Pengamat ekonomi, Dinh Trọng Thịnh mengungkapkan pengurangan PPN secara langsung berkontribusi pada stabilisasi produksi dan aktivitas bisnis. Lalu pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup.

Dengan menurunkan biaya produksi, pelaku bisnis dapat menawarkan harga yang kompetitif sehingga semakin mendorong belanja konsumen. Kebijakan ini dinilai bermanfaat bagi sektor-sektor seperti ritel, otomotif, dan manufaktur.

Meskipun begitu, penurunan PPN di Vietnam diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam. Untuk itu, Pemerintah Vietnam memastikan untuk bertanggung jawab dalam memastikan pendapatan dan menyeimbangkan anggaran negara pada 2025.

Indonesia Terapkan Tarif PPN 12% pada 2025

Lain halnya dengan Vietnam, Indonesia justru akan menaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Meski begitu, kebijakan ini hanya berlaku untuk kelompok barang mewah.

Saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menyiapkan kebijakan tersebut. "Kami sedang memformulasikan secara lebih detil karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap tadi yang disebutkan aspek keadilan, daya beli, dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2024, Rabu (11/12). 

Nantinya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengumumkan paket kebijakan PPN yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. 

Sri Mulyani sudah menyampaikan rencana kenaikan PPN saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada bulan lalu. Ia mengatakan, kenaikan PPN akan dilakukan sesuai aturan yang tertulis pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Dalam aturan tersebut, kenaikan PPN menjadi 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. "Di sini (Komisi XI DPR) kami sudah membahas bersama. Sudah ada Undang-undangnya,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (14/11).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% diperlukan agar pemerintah tetap bisa menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena pemerintah membuat kebijakan perpajakan termasuk PPN dengan pertimbangan.