Atasi Ketimpangan, Pemerintah Bangun Pusat-Pusat Ekonomi di Luar Jawa
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengarahkan kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2022 untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan kondisi kesenjangan di Tanah Air mengkhawatirkan. "Ini perlu jadi perhatian dan masuk dalam prioritas nasional 2022," kata Rudy rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (16/6).
Ia menjelaskan bahwa pengembangan wilayah pada tahun depan akan berfokus pada upaya-upaya mempercepat pemulihan dampak pandemi dan mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah. Kemudian, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, serta meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
Rudy mengatakan, seluruh upaya tersebut akan dilaksanakan guna meningkatkan tujuh program prioritas. "Ketujuh program tersebut yakni program prioritas pembangunan di wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," ujar dia.
Selain itu, ia menuturkan bahwa terdapat sasaran, indikator, dan target prioritas nasional terhadap dua kawasan di Indonesia yakni Timur dan Barat pada tahun depan. Hal tersebut, menurut dia, bertujuan agar pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa tumbuh.
Di Kawasan Timur Indonesia, Rudy menyampaikan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dipatok 5,78-6,53%. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) 62,06-78,12 dan persentase penduduk miskin 10,97%.
Sementara di Kawasan Barat Indonesia, target PDRB yakni 4,99-5,68% dengan IPM 70,53-82,99. Adapun target persentase penduduk miskin adalah 8,64% pada 2022.
