Sri Mulyani Minta Semua Pegawainya Berpikir Seperti Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyentil pola kerja para pegawai Kementerian Keuangan yang dianggap hanya fokus bekerja untuk bidangnya masing-masing. Ia meminta seluruh pegawai Kemenkeu bekerja seolah menjalankan tugas sebagai menteri dan wakil menteri keuangan.
"Saya membayangkan 84 ribu orang Kemenkeu pikirannya sama seperti saya dan Pak Wamen. Jadi enak, Saya baru berdehem , Anda semua sudah tahu ini maunya ke mana," ujar Sri Mulyani dalam pertemuan virtual penutupan program Secondment periode I 2021 Kemenkeu, Jumat, (9/7).
Ia merasa tak heran ada beberapa pegawai di bagian penganggaran yang tak memahami istrumen APBN lainnya seperti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal, penyusunan anggaran di tengah pandemi saat ini semakin sulit karea harus mensinergikan berbagai istrumen, termasuk anggaran daerah.
Sri Mulyani juga mengingatkan sinergi antar pegawai di berbagai bidang yang berbeda di Kementerian Keuangan perlu ditingkat. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan program yang dijalankan. "Akhirnya pas kita mau jalan bukannya lari malah kita kesrimpet sama organisasi kita sendiri," ujarnya.
Keberadaan program secondment disebutnya dapat jadi solusi masalah ini. Ia berharap pegawai eselon I di lingkungan Kemenkeu yang ikut dalam program tersebut dapat mengubah cara berpikir tentang pengambilan kebijakan yang lebih sinergis.
Program secondment merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkeu dengan cara menempatkan pegawai ke unit kerja lain dalam jangka waktu yang ditentukan. Program ini bertujuan sebagai transfer pengetahuan dan pengayaan sehingga pegawai akan mengetahui tugas dari unit lain. Pegawai yang ikut serta berasal dari Eselon I semua unit.
Program ini rutin diselenggarakan tiap tahun sejak tahun 2017 silam. Tahun ini, secondment diselenggarakan dalam dua periode. Periode I telah diikuti 237 pegawai, kemudian dilanjutkan dengan periode II yang rencananya bakal diikuti 809 pegawai.
Hambatan antara lain terjadi pada penyeerapan anggaran program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Kementerian Keuangan mencatat, realisasinya baru mencapai Rp 252,3 triliun hingga 30 Juni 2021. Angka itu mencapai 36,1% dari total anggarannya yang sebesar Rp 699,43 triliun.
