Lelang Sukuk Laris, Pemerintah Cetak Utang Baru Rp 11 Triliun

Lelang sukuk yang digelar pemerintah pada Selasa lalu (10/8) banjir peminat. Penawaran yang masuk mencapai Rp 51,6 triliun.
Image title
12 Agustus 2021, 08:30
sukuk, utang, surat utang, utang pemerintah, rupiah
Arief Kamaludin|KATADATA
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun.

Kementerian Keuangan kembali menarik utang baru mencapai Rp 11 triliun melalui penerbitan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (10/8). Lelang sukuk tersebut dibanjiri peminat dengan penawaran yang masuk mencapai Rp 51,6 triliun. 

Lelang sukukini  terdiri atas project based sukuk (PBS) dan surat perbendaharaan negara syariah (SPSN) yang digunakan untuk pembiayaan APBN 2021. Penawaran tertinggi pada seri PBS031 dengan nilai Rp 12,058 triliun, sedangkan jumlah yang dimenangkan hanya Rp 2,2 triliun. Lalu seri SPNS12022022 dengan tawaran yang masuk Rp 10,255 triliun dan nominal yang dimenangkan  Rp 500 miliar.

Seri PBS029 mendapat penawaran Rp 8.852 triliun dengan nominal yang dimenangkan Rp 1,4 triliun. PBS032 dengan nominal penawaran Rp 8,49 triliun yang dimenangkan Rp 2,2 triliun, PBS028 dengan nominal penawaran Rp 8,4 triliun yang dimenangkan Rp 3,3 triliun. Serta seri PBS004 dengan nominal penawaran Rp 3,533 triliun yang dimenangkan sebesar Rp 1,4 triliun.

Sukuk seri SPNS 12022022 merupakan penawaran baru atau new issuense. Seri ini diterbitkan dengan tanggal jatuh tempo 12 Februari tahun depan dengan kupon diskonton. Sementara lima seri PBS lainnya ditawarkan dengan tanggal jatuh tempo dan tingkat kupon yang berbeda-beda, antara lain:

Advertisement
  1. PBS031, kupon 4% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2024
  2. PBS032, kupon 4,875% dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2026
  3. PBS029, kupon 6,375% dengan tanggal jatuh tempo 15 Maret 2034
  4.  PBS004, kupon 6,1% dengan tanggal jatuh tempo 15 Februari 2037 
  5. PBS028, kupon 7,75% dengan tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2046

Kementerian Keuangan mentapkan tanggal penerbitan atau setelmen atas hasil lelang pada besok (13/8). Sementara itu,  periode pembayaran imbalan enam jenis sukuk tadi dilakukan pada tanggal yang berbeda-beda. Imbal hasil seri SPNS12022022 akan dibayarkan setiap akhir periode, PBS031 dan PBS032 setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli, PBS029 setiap 15 Maret dan 15 September, PBS004 setiap 15 Februari dan 15 Agustus dan PBS028 setiap 15 April dan 15 Oktober.

Hasil lelang juga mencatat tingkat yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan pada setiap seri juga berbeda-beda. Yield rata-rata tertinggi pada PBS028 sebesar 7,138%, disusul PBS004 sebesar 6,48%, PBS029 sebesar 6,45%, PBS032 sebesar 5,122%, PBS031 sebesar 4,381% dan SPNS12022022 sebesar 2,936%.

Lelang sukuk pekan ini dilakukan setelah akhir bulan lalu pemerintah berhasil menerbitkan sukuk dengan nominal pendapatan Rp 13,5 triliun. Nilai tersebut bersumber dari penerbitan enam jenis obligasi syariah dengan satu seri SPNS dan lima seri PBS.

Penawaran sukuk Selasa lalu dilakukan melalui 18 dealer utama, yang terdiri atas 14 perbankan dan empat sekuritas. Antara lain bank Mandiri, bank BRI, bank BNI, bank Permata, bank Panin, bank HSBC Indonesia, Bank OCBC NISP, bank Standard Chartered, bank CIMB Niaga, bank Maybank Indonesia, Citibank N.A, bank BCA, bank Deutsche Bank AG dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sementara perusahaan sekuritas yang ditunjuk sebagai dealer utama, antara lain, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT. Bahana Sekuritas.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun, naik 24,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 41,35%.

Komposisi utang pemerintah masih didominasi penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.580,02 triliun. Utang berbentuk SBN terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.430,87 triliun dan SBN valas sebesar Rp 1.280,92 triliun. Selain itu, pemerintah juga memiliki utang berbentuj pinjaman sebesar Rp 842,76 triliun. Inii terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp 12,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 830,24 triliun.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait