Jokowi Perintahkan Mendagri Pakai Dana Tak Terduga Tangani Inflasi
Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengeluarkan dana tak terduga demi menjaga inflasi di daerah. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk menyubsidi biaya logistik pangan yang menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi.
"Bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Gunakan itu untuk menutup biaya transportasi atau distribusi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflais 2022, Kamis (18/8).
Perintah itu dikeluarkan Jokowi setelah mengatahui suplai sejumlah komoditas di berbagai daerah yang tidak merata. Ia membandingkan harga beras di Kabupaten Merauke, Papua yang masih murah karena pasokan melimpah. Sementara itu, beberapa daerah kekurangan pasokan.
"Ada daerah lain yang kekurangan beras, kenapa tidak ambil dari Merauke yang harganya masih murah? Problemnya ternyata transportasi mahal," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pemimpin daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah (TPIP/TPID). Setiap pemimpin daerah diminta untuk teliti melihat data inflasi demi mengetahui faktor pendorong kenaikan harga. Para pemimpin daerah juga diminta mengkoordinasikan kebutuhan bahan pangan di masing-masing daerah.
Ia mengingatkan, tantangan yang dihadapi saat ini makin berat. Dengan kondisi tersebut, kerja biasa dinilai tidak cukup sehingga perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tantangan yang juga tidak normal.
"Saya yakin kalau kerja sama gubernur, bupati, walikota, TPIP dan TPID semua kerja, maka rampung untuk mengembalikan lagi inflasi ke bawah 3% karena di kita barangnya juga ada kok," ujarnya.
Dalam sambutannya, ia juga memperingatkan sejumlah daerah yang memiliki inflasi tinggi pada bulan lalu. Beberapa daerah memiliki inflasi jauh di atas rata-rata nasional, salah satunya Jambi yang mencapai 8,55%. Inflasi yang tinggi juga dicapai Sumatera Barat sebesar 8,01% , Bangka Belitung 7,77% , Riau 7,04% , dan Aceh 6,97%.
