Kecil Kemungkinan Ada Bank Gagal pada Tahun Depan
Negara-negara G20 mewaspadai perekonomian tahun depan yang kemungkinan masih akan menghadapi gejolak. Inflasi yang masih tinggi dan respons kenaikan suku bunga acuan dikhawatirkan akan memicu krisis keuangan. Otoritas keuangan di Indonesia mewaspadai dampak gejolak ekonomi global terhadap sistem keuangan di Tanah Air, salah satunya industri perbankan.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, kondisi perbankan saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat Indonesia diterpa krisis moneter pada 1998, krisis keuangan global pada 2008, maupun pandemi Covid-19. Kondisi modal dan likuiditas jauh lebih kuat.
“Tahun ini kami anggarkan delapan BPR jatuh karena biasanya ada 5-6 BPR yang ditutup setiap tahun. Namun sampai November, belum ada yang jatuh. Ini lebih baik dari perkiraan semula" kata Purbaya dalam wawancara khusus dengan Katadata.co.id.
Menurut Purbaya, ruang ekspansi dan pertumbuhan perbankan masih terbuka asalkan kebijakan terus terjaga. Ia menyebut perekonomian saat ini masih akan cukup kondusif hingga beberapa tahun ke depan.
Guna membahas situasi terkini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggar pertemuan dengan lembaga penjaminan simpanan dari beragai negara sebagai bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G20.
Apa saja yang dibahas dan bagaimana gambaran sektor perbankan menghadapi risiko gejolak ekonomi tahun depan. Berikut wawancara lengkap Katadata.co.id dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pertemuan dengan LPS negara-negara lain, apa saja yang menjadi pembahasan? Apakah ancaman krisis keuangan menjadi salah satu isu?
Kami mengadakan dua side event G20. Pertama, PRC Asia-Pasific Regional Committee, itu study visit membahas risk management, digitalisasi, dan cyber security sebenarnya. Menarik sekali diskusinya.
Kedua, adalah IDIC, international conference. Kami mencoa membahas climate change, decarbonization, sustainability, dan green economy. Kenapa kami bawa isu itu? Karena saya lihat selama itu LPS-nya dunia itu jarang sekali mengaitkan pekerjaan dari penjaminan dengan climate change atau ekonomi hijau. Jadi kami ingin memulai.
Ini adalah yang pertama di dunia, Deposit Insurance Corporation dunia membahas perubahan iklim.
Ada hubungan secara langsung antara perubahan lingkungan dengan tugas LPS sebagai lembaga resolusi bank?
Kalau langsung-langsung aja belum kelihatan, tapi bagaimanapun, kami harus memberi dukungan untuk bertumbuhnya ekonomi hijau. Kami belum lama ini memberikan penghargaan kepada bank-bank yang menjalankan pinjaman hijau, kami ranking. Ini diharapkan men men-trigger bank-bank untuk mulai memikirkan pinjaman yang lebih hijau ke depannya.
Tapi kalau ditanya apakah nanti konsumen nasabah bank yang tidak melakukan hijau, kalau banknya bangkrut tidak dibayar? Belum sampai sana.
Jadi karena miskinnya research, kami men-trigger diskusi. Ini supaya nanti ke depan ke depan, LPS dunia kalau lagi berbicara, riset, diskusi, selalu memikirkan green economy dikaitkan dengan pekerjaan kami. Sehingga nanti kami dapatkan formasi yang bagus dan tepat, apa langkah atau kebijakan yang pas untuk lembaga seperti kita.
Salah satu juga yang ramai di pertemuan G20 itu soal pengetatan moneter yang bisa berdampak pada krisis keuangan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya bagaimana kondisi perbankan?
Perbankan kita saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Level permodalan mencapai 25,12%, jauh berada di atas threshold. Kondisi likuidits juga sangat ample.
Sebagai gambaran juga, pada tahun ini sebenarnya kami anggarkan delapan BPR jatuh karena biasanya ada lima sampai enam BPR yang jatuh. Namun hingga November, belum ada BPR yang jatuh. Kalau lihat kondisi ekonomi, biasanya BPR jatuh lebih dulu dibandingkan bank umum. Jadi kondisi seekarang, jauh lebih baik dari perkiraan kita semula.
