Jokowi Minta Sensus Pertanian Dilakukan Tiap 5 Tahun Demi Akurasi Data
Presiden Joko Widodo meminta rentang pemberlakuan sensus pertanian dipercepat dari 10 tahun menjadi 5 tahun. Menurutnya, hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk menyesuaikan kondisi.
Jokowi juga menilai sensus pertanian sebagai kegiatan yang penting sebagai dasar pembuatan kebijakan sektor pertanian. Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan memulai sensus pertanian pada Juni 2023.
"Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi data," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (15/5).
Namun Jokowi menilai data pertanian saat ini kerap tidak akurat. Menurutnya, kesalahan data sangat mudah merusak keberhasilan sebuah program.
Di samping itu, Jokowi menghitung biaya sensus pertanian saat ini baru mencapai Rp 3 triliun. Menurutnya, angka tersebut terbilang sedikit untuk menggelar survei yang akurat.
"Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling terkini?" katanya.
Salah satu kebijakan yang disoroti Kepala Negara adalah program subsidi pupuk. Menurutnya, masih banyak petani yang mengeluhkan minimnya ketersediaan pupuk di lapangan.
"Mungkin pasokan kurang, mungkin distribusinya tidak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali memperbaikinya," kata Jokowi.
