Perlu Strategi Perang Semesta dalam Penanganan Covid-19

IDI meminta pemerintah memodifikasi strategi dalam menangani virus corona. Hal ini demi mengurangi potensi kematian dokter karena terinfeksi penyakit tersebut.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
13 September 2020, 10:00
Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih.
Katadata
Ketua Umum PB IDI daeng M. Faqih.

Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.

Kematian dokter dan tenaga kesehatan usai terkena virus corona terus menjadi perhatian. Dari data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Sabtu (12/9) sudah ada 116 dokter yang gugur lantaran terinfeksi Covid-19.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih menyampaikan persoalan alat pelindung diri (APD) hingga kelelahan dampak panjangnya jam kerja jadi alasan banyak koleganya berpulang. Namun dia mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa penanganan Covid-19 ini juga menjadi tanggung jawab semua orang dan bukan saja tenaga kesehatan.

"Seluruh orang berpotensi terkena, sehingga peperangan dengan Covid-19 adalah perlawanan semesta," kata Daeng saat diwawancarai Yuliawati, Ameidyo Daud, dan Dini Apriliana dari Katadata.co.id, Jumat (11/9).

Daeng  mengingatkan pemerintah bahwa perlu perubahan strategi dalam menjalankan 3T (tracing, testing, treatment) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Ini agar jumlah pasien tidak membeludak dan membebani fasilitas dan tenaga kesehatan.

Selain itu alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya itu juga menyampaikan beberapa hal lain dalam penanganan corona seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, vaksin, hingga kondisi rumah sakit saat ini. Berikut petikan wawancaranya:

Dokter menjadi salah satu profesi yang paling terdampak Covid-19. Apa penyebab tingginya angka kematian dokter dan tenaga kesehatan ?

Hal ini membuktikan bahwa virus corona ini memang sangat menular dan cepat sekali penularannya. Kedua, itu membuktikan bahwa dokter dan tenaga kesehatan lainnya itu manusia biasa yang bisa tertular. Mereka malah lebih berisiko dan lebih gampang tertular karena berhubungan dengan orang yang sakit. Kemudian ada hal-hal khusus yang mempermudah penularan.

Apa saja hal khusus tersebut ?

Kami perhatikan ada empat hal besar. Pertama, pentingnya ketersediaan alat pelindung diri (APD) secara lengkap dan standar, itu yang paling penting. APD itu berganti-ganti tiap hari, tiap jaga, tiap shift harus sekali pakai.

Pemerintah sudah sekuat tenaga berusaha maksimal untuk menyediakan APD, tapi karena ini kondisinya darurat  memang di sana sini masih ada kendala dan kekurangan. Perlu dicarikan solusi dengan untuk mengatasi kendala dan kekurangan di lapangan.

Selain itu apa lagi faktor penyebab kematian dokter ?

Kedua, faktor lama bekerja dan kelelahan. Petugas kesehatan bekerja lebih lama dan berhubungan dengan pasien, sehingga kemungkinan terinfeksi lebih besar. Jam kerja yang panjang membuat mereka kelelahan ditambah beban lebih banyak. Bila digabung antara kelamaan terpapar dan kelelahan ini memungkinkan akan tertular.

Ketiga kami lihat ada petugas kesehatan yang memiliki comorbid dan berisiko tinggi itu masih jaga jadwal biasa. Mestinya yang berisiko tinggi kalau bisa jangan praktik dulu atau ada kebijakan khusus yang membatasi ketat jam praktiknya.

Keempat, pemeriksaan rutin kepada petugas kesehatan yang beragam. Ada yang lakukan pemeriksaan rutin, ada yang tidak rutin. Atau malah ada yang tidak pernah diperiksa sama sekali. 

Berarti mayoritas penularan terjadi ketika dokter sedang bertugas ?

Betul, penularan terjadi saat praktik dan tertularnya dari pasien. Ada yang pasien dengan gejala sakit, tapi yang paling kami takuti dari pasien yang statusnya orang tanpa gejala (OTG). Ini karena dia datang ke dokter tanpa mengatakan gejala Covid-19, tapi sebenarnya mereka positif. Itu menakutkan bagi petugas kesehatan karena tidak mengerti kalau yang bersangkutan sakit.

Persoalan APD dan jam kerja ini sudah pernah jadi rekomendasi IDI ke pemerintah ?

Benar, kami sudah mengusulkan dan meminta ada perhatian di empat hal tadi.

Apa respons pemerintah ?

Satgas (Penanganan Covid-19) dan Kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan Surat Edaran dan Surat Keputusan karena itu berkaitan dengan dokter spesialis. Minimal kami berharap keputusan di lapangan itu perlu ada mekanisme pengawasan atau pendampingan agar proses perlindungan terhadap nakes itu betul-betul dikerjakan.

Pemerintah telah melakukan kajian terhadap kematian dokter ?

Belum, mestinya Satgas bentuk tim verifikasi kajian terhadap kematian. Bukan hanya kematian dokter atau nakes, termasuk pasien lain. Harus ada kajian dan verifikasi. Kalau belum dilakukan, maka (empat) faktor yang saya sebutkan harus dijaga.

Terkait kematian dokter karena kasus Covid-19 yang meningkat, bagaimana IDI melihat penanganan pandemi oleh pemerintah ? 

Saya melihat data, contoh di DKI angka kesembuhan sudah di atas 70%, saya dengar 78% kemudian angka kematian tertekan sampai 2, sekian persen. Itu artinya dari pelayanan kesehatan kepada pasien yang sakit itu tambah baik.

Tetapi dari segi upaya pemutusan rantai penularan, kita masih harus bekerja keras. Karena faktanya masih terjadi penambahan jumlah kasus positif. Di Jakarta, per hari mencapai angka 1.000, malah menyentuh 1.200. Kumulatif seluruhnya itu sudah di atas 200 ribu dan tidak menunjukkan puncak (kasus), artinya masih potensi terus naik. Ini yang perlu ditingkatkan strateginya.

Sebenarnya dua strategi besar itu yang didorong dan terus dikuatkan. Pertama cepat mendeteksi kasus. Itu yang disebut 3T tracing (penelusuran), testing (tes), dan treatment (perawatan). Strategi pertama itu testingnya diperluas, diperbanyak sehingga kasus cepat ditemukan. Kalau cepat ditemukan, maka cepat dilakukan isolasi dan tidak menimbulkan penularan yang lain. Nah ini pemutusan rantai penularan strategi pertama.

Strategi kedua mungkin jauh lebih penting adalah strategi pencegahan. Artinya yang masih sehat itu dicegah untuk tidak sakit. Ini yang disebut strategi 3M.  Disiplin melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau tidak dalam kerumunan.

Kita perlu kerja keras menerapkan sua strategi ini. Testing kita memang sudah mencapai 30 ribu per hari. Tapi ini perlu ditingkatkan lebih tinggi supaya penemuan kasus lebih banyak dan yang ditemukan segera dilokalisir.

Apa perlu perbaikan dalam pelaksanaan 3T ?

Kalau boleh kami sarankan ada yang harus dimodifikasi metodenya. Terutama bagi yang pasien tanpa gejala yang mayoritas mencapai 50%, bahkan ada yang menyebut 80%. Meskipun tanpa gejala, OTG ini menjadi agen penular luar biasa di lapangan. Karena jumlahnya banyak, tanpa gejala, orang tidak waspada kalau dia sakit. Mestinya orang yang sudah positif dengan status OTG yang mayoritas itu isolasi mandiri. Ini yang mungkin diubah strateginya.

Seperti apa perubahan strateginya ?

Isolasi mandiri itu kalau bisa tidak di rumah tapi secara berkelompok dengan memanfaatkan gedung yang kosong. Ini agar mereka lebih terawasi. Kalau diserahkan di masing-masing rumah sendiri, mohon maaf, itu potensi penularannya akan tinggi. Jadi harus ada modifikasi dalam 3T tadi.

Apakah langkah 3M juga perlu diperbaiki ?

Pencegahan 3M itu seharusnya dimodifikasi. Proses pendisiplinan kepada masyarakat sebaiknya tidak dikerjakan hanya oleh pemerintah, apalagi petugas kesehatan. Ada yang menyatakan petugas kesehatan itu garda terdepan penanganan Covid-19. Itu betul, tapi mereka garda terdepan pada strategi 3T, yang 3M itu adalah masyarakat sendiri.

Oleh karena itu, strateginya harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat yang punya banyak anggota di bawah. Karena bahasa komunitas lebih bisa dipahami dan diterima masyarakat. Misalnya sampai guru mengaji, kelompok tahlil, RT/RW. Kalau itu bisa digerakkan sampai tingkat bawah, maka monitoring, pengawasan, pendisiplinan protokol kesehatan akan lebih masif.

IDI melihat kesadaran masyarakat masih rendah ?

Sekarang ini masih kurang budaya kita untuk melakukan protokol kesehatan. Apalagi ditambah berita hoaks yang menyebabkan masyarakat lebih lengah misalnya isu rekayasa dan permainan bisnis. Dengan kondisi itu, kesadaran dan pemahaman untuk  3M masih kurang. Kalau strategi ini diubah saya kira perbaikan dan penanggulangan covid ini akan menjadi lebih baik.

Siapa saja yang perlu digandeng untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami bahaya Covid-19 ?

Sebaiknya sekarang pemerintah dan petugas kesehatan bergandeng tangan dengan ormas besar, terutama ormas keagamaan karena keanggotaannya banyak sekali. Misal Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah atau lembaga keagamaan lain. Selain itu organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna itu kan menyebar ke bawah. Kalau dimanfaatkan dengan baik untuk gerakan 3M, saya melihat akan lebih masif.

Reporter: Tim Redaksi Katadata

Katadata bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 2005 2020 55). Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik di sini untuk info lebih lengkapnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait