Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum bisa untuk merealisasikan rencana pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN per sektor. Target pembentukan holding terutama sektor minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan tahun ini pun terpaksa harus mundur ke tahun depan.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku banyak pihak yang menanyakan kepadanya mengenai realisasi pembentukan holding BUMN. Namun, dia hanya bisa memastikan bahwa pembentukan holding BUMN ini terus berjalan tanpa menyebutkan waktunya.
Ada beberapa permasalahan birokrasi dan dokumentasi yang menjadi sedikit penghambat realisasi rencana ini. "Mungkin inilah namanya birokrasi. Karena harus tanda tangan ke sana, tanda tangan ke sini. Ada perbaikan-perbaikan," ujar Rini saat ditemui usai acara peluncuran kartu 'railpay', di Stasiun Juanda, Jakarta, Senin (18/12).
(Baca: Rini Pesimistis Holding BUMN Migas Terbentuk Akhir 2016)
Permasalahan-permasalahan ini yang menyebabkan realisasi pembentukan holding, terutama sektor migas dan pertambangan yang menjadi prioritas tahun ini, tidak bisa terlaksana. Rini kembali menargetkan kedua holding BUMN tersebut bisa terbentuk pada kuartal I-2017.
Agar prosesnya bisa berjalan dan targetnya terkejar, Rini memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan. Dia ingin segala proses administrasi dan dokumentasi yang diperlukan bisa segera diselesaikan dengan cepat.
Meski begitu, dia membantah anggapan bahwa masih banyak pihak yang menolak rencana pembentukan holding ini. Kementerian BUMN juga telah berkomunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk dengan stakeholder dan karyawan dari berbagai BUMN yang akan bergabung di bawah perusahaan induk tersebut.
"Pada dasarnya kalau kami berkomunikasi dengan semua pihak dan stakeholder, mereka mendukung program holding ini," ujar Rini.
(Baca: Revisi Aturan Selesai, Migas dan Pertambangan Paling Siap Holding)
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Gatot Trihargo mengatakan pembentukan holding sektor migas dan pertambangan masih menjadi prioritas di kementeriannya. Untuk perbankan, masih menunggu holding migas dan pertambangan terbentuk.
Dia juga mengaku Kementerian BUMN belum menentukan siapa yang akan menjadi Direktur Utama yang akan memimpin holding perbankan. Menurutnya, saat ini, Kementerian BUMN masih berfokus untuk menyelesaikan proses administrasi yang dibutuhkan. Setelah itu, baru kemudian menentukan siapa yang akan mengisi posisi strategis tersebut.
Lebih lanjut, Gatot mengatakan, Kementeriannya telah menunjuk PricewaterhouseCooper (PwC) untuk menjadi konsultan pembentukan holding perbankan ini. "Sudah ada bentuknya dan kami juga sudah ke BI. Secara garis besar semua sudah menyepakati holding ini dengan baik," ujar Gatot.