Rini Pesimistis Holding BUMN Migas Terbentuk Akhir 2016
Rencana pemerintah membentuk induk perusahaan (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun ini, kemungkinan tertunda. Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan pesimistis holding BUMN bisa terbentuk akhir tahun ini.
Rini memang sempat menargetkan dua holding BUMN, di sektor migas dan pertambangan, bisa terbentuk akhir tahun ini. Dia pun mengaku masih berupaya agar target pembentukan holding ini bisa terealisasi sebelum memasuki 2017.
"Harapannya kalau bisa akhir tahun. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Saya harap permulaan tahun (2017) selesai," ujar Rini saat ditemui usai acara HUT KPR BTN, di Menara BTN, Jakarta, Selasa (13/12).
(Baca: Revisi Aturan Selesai, Migas dan Pertambangan Paling Siap Holding)
Dia mengaku hingga saat ini pembentukan holding migas sudah dalam tahap proses finalisasi. Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 44 tahun 2005 sebagai dasar atau payung hukum pembentukan holding ini pun sudah diselesaikan. Namun, PP holding itu yang berisi tentang skema inbreng saham BUMN ke induk usahanya masih belum disetujui beberapa kementerian lain.
Sebenarnya, kata Rini, tidak ada kendala signifikan yang menghambat proses pembentukan holding migas ini. Hanya saja beberapa kementerian belum begitu paham mengenai hal ini. Sementara PP ini harus disetujui oleh kementerian terkait. Makanya Kementerian BUMN masih perlu memberikan pengertian-pengertian kepada Kementerian lainnya akan tujuan yang bisa dicapai dengan adanya pembentukan holding migas tersebut.
(Baca: PGN Belum Putuskan Nasib Saka Pasca Holding Migas Terbentuk)
Rini pun mengharapkan berbagai Kementerian dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, bisa mengerti maksud dan tujuan pembentukan holding ini. Khususnya di sektor migas yang masih jadi prioritas utama. Dengan menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., sebagai anak usahanya, BUMN migas dapat bersinergi dan membentuk perusahaan yang sangat kuat ke depannya.
"Kalau sekarang jadi lima besar, Pertamina harus jadi tiga besar dunia. Sama seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jadi (salah satu) terbesar di dunia," ujar Rini.
(Baca: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN)
Dari sisi BUMN yang terlibat dalam holding migas, sebenarnya sudah tidak ada masalah yang terlalu menghambat. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan pihaknya dan Perusahaan Gas Negara (PGN) telah menyelesaikan pemetaan terkait operasional masing-masing. Mereka hanya tinggal menunggu pemerintah menerbitkan PP yang bisa menaungi secara hukum pembentukan holding BUMN migas.
Dia juga mengakui bahwa sebelum holding ini terbentuk Pertamina dan PGN masih harus melakukan konsolidasi dan valuasi masing-masing perusahaan. Sebab, setiap perusahaan memiliki lembaga valuasinya sendiri, sehingga pasti ada perbedaan perhitungan. Konsolidasi ini diperlukan untuk menjadi satu acuan dalam menyelesaikan permasalahan finansial jika telah berbentuk holding.
(Baca: Fokus Pembentukan Holding BUMN Migas Dituding Bermasalah)
"Ada suatu lembaga yang melakukan valuasi secara independen di PGN maupun Pertamina. Angka masih harus ada yang difinalkan. Jadi, harus ada kesamaan informasi yang akan menjadi acuan," ujar Wianda usai rapat pembentukan holding BUMN migas di Kantor Kementerian BUMN, bulan lalu.
Dia memperkirakan konsolidasi valuasi ini tidak akan memakan waktu lama. Bahkan, Wianda mengklaim, pihak PGN telah terbuka dan siap bersinergi dalam bentuk apapun. PGN sudah sangat terbuka dan kooperatif dan komunikasi dua BUMN ini juga sudah berjalan baik.
(Baca: Pemerintah Ingin Holding Tambang Miliki 20 Persen Saham Freeport)
