Kembangkan 7 Infrastruktur di Batam, Pemerintah Butuh Rp 93 Triliun

Pemerintah mengaku memerlukan dana hingga Rp 93 triliun untuk mengembangkan tujuh proyek infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Batam. Proyek tersebut terdiri dari pengembangan bandara, pembangunan jembatan, kereta rigan (light rail transit/LRT) hingga pelabuhan.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP PBPB) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk mengembangkan Batam menjadi suatu pusat logistik berkelas regional. Dia menyebut paling tidak tujuh proyek akan segera dibangun hingga beberapa tahun ke depan.

(Baca: Pemerintah Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Batam kepada BP Batam)

Proyek pertama yang akan dibangun adalah pembangunan terminal II Hang Nadim yang memakan dana Rp 2,7 triliun serta akan dimulai pada akhir tahun ini. Proyek kedua adalah penyediaan air minum dari Waduk Tembesi yang membutuhkan dana Rp 400 miliar yang lelangnya akan dimulai Maret ini.

Lalu ada pengembangan pelabuhan Batu Ampar yang memakan biaya Rp 2,1 triliun dan ditargetkan mulai dibangun tahun depan. Sedangkan skema pendanaannya akan melewati pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara BP Batam dengan PT Pelindo I (Persero).

"Lalu ada pengembangan pelabuhan Tanjung Sauh menjadi transhipment besar tahap pertama sebesar 6 TEUs," kata Lukita saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/3). (Baca: Kembangkan 5 Pelabuhan, Pelindo I Harap Biaya Logistik Turun 30%)