Kembangkan 7 Infrastruktur di Batam, Pemerintah Butuh Rp 93 Triliun
Pemerintah mengaku memerlukan dana hingga Rp 93 triliun untuk mengembangkan tujuh proyek infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Batam. Proyek tersebut terdiri dari pengembangan bandara, pembangunan jembatan, kereta rigan (light rail transit/LRT) hingga pelabuhan.
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP PBPB) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk mengembangkan Batam menjadi suatu pusat logistik berkelas regional. Dia menyebut paling tidak tujuh proyek akan segera dibangun hingga beberapa tahun ke depan.
(Baca: Pemerintah Serahkan Pengelolaan Pelabuhan Batam kepada BP Batam)
Proyek pertama yang akan dibangun adalah pembangunan terminal II Hang Nadim yang memakan dana Rp 2,7 triliun serta akan dimulai pada akhir tahun ini. Proyek kedua adalah penyediaan air minum dari Waduk Tembesi yang membutuhkan dana Rp 400 miliar yang lelangnya akan dimulai Maret ini.
Lalu ada pengembangan pelabuhan Batu Ampar yang memakan biaya Rp 2,1 triliun dan ditargetkan mulai dibangun tahun depan. Sedangkan skema pendanaannya akan melewati pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara BP Batam dengan PT Pelindo I (Persero).
"Lalu ada pengembangan pelabuhan Tanjung Sauh menjadi transhipment besar tahap pertama sebesar 6 TEUs," kata Lukita saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/3). (Baca: Kembangkan 5 Pelabuhan, Pelindo I Harap Biaya Logistik Turun 30%)
Proyek lainnya adalah Jembatan Batam-Bintan dengan nilai proyek Rp 13 triliun dan ditargetkan masuk masa konstruksi pada 2019 serta rampung tahun 2023 mendatang. Lalu ada lagi pekerjaan proyek 300 tower rusunami yang akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan total kebutuhan anggaran Rp 7,2 triliun.
Terakhir adalah proyek LRT atau kereta ringan sebanyak dua rute yakni Batam Centre - Tanjung Uncang serta Batu Ampar - Hang Nadim. Lukita juga menambahkan bahwa proyek senilai Rp 12,9 triliun ini akan dikerjakan dengan skema KPBU. Proyek ini baru akan dibangun pada 2023.
"Tapi akan kami lihat lagi karena dari risk ridership memang perlu 30 tahun (hingga pengembalian modal)," ujar dia. (Baca: Batam, Bintan dan Karimun Diusulkan jadi Kawasan Ekonomi Khusus)
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangannya mengatakan pemerintah akan mendesain ekonomi Batam agar makin banyak investor yang menanamkan modalnya di pulau ini. Dia juga mengingatkan agar konsep ini tidak berhenti pada perencanaan saja.
"Agar semakin banyak yang bersemangat investasi di Batam," ujar Darmin.