Pembangunan proyek jalan Trans Papua menunjukkan perkembangan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan hingga saat ini jalan Trans Papua yang sudah tersambung mencapai 85 persen.
Dari total panjang jalan Trans Papua 4.325 kilometer (KM), yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM. Selama tahun 2015 Kementerian PUPR berhasil membuka jalur baru sepanjang 169 KM, sehingga tahun ini masih tersisa 658 KM lagi yang belum tersambung. (Baca: Pembangunan Kereta Papua Bisa Dimulai Bulan September)
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis Sumadilaga mengatakan untuk saat ini perkembangan jalur trans Papua yang belum tersambung tinggal 650 KM. "Jadi nanti jalan itu bisa tembus hingga Pegunungan Mulia," kata Danis kepada Katadata akhir pekan lalu.
Untuk menyelesaikan proyek ini pemerintah masih membutuhkan anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Asumsinya, butuh Rp 10 miliar untuk menyambung setiap 1 KM jalan. Kebutuhan anggaran ini digunakan hingga proyek tersebut selesai pada 2018.
Jika mengacu asumsi Danis, seharusnya proyek Trans Papua bisa hampir selesai tahun ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 6 triliun untuk Trans Papua. (Baca: Pemerintah Siapkan Jembatan Udara untuk Papua)
Rencana pemotongan anggaran pada tahun ini juga tidak menyurutkan niat PUPR untuk tetap menyelesaikan jalan ini. Danis menjelaskan anggaran pembangunan Trans Papua merupakan anggaran prioritas yang tidak akan dikurangi. "Trans Papua dan jalan di perbatasan merupakan prioritas yang (anggarannya) tidak kami kurangi," katanya.
Danis hanya menyebut kondisi alam wilayah pedalaman yang didominasi pegunungan dan hutan merupakan tantangan utama penyelesaian proyek ini. Namun hal tersebut tidak mengurangi target PUPR untuk menyelesaian proyek ini pada 2018.
Proyek pembangunan Tans Papua yang terdiri dari 12 paket dengan kebutuhan dananya mencapai Rp 40 triliun. Pemerintah berharap dengan adanya Trans Papua akan bisa menurunkan harga komoditas di Papua yang selama ini lebih tinggi dari daerah lain. (Baca: Distribusi Panjang, Harga BBM di Papua Tiga Kali Lebih Mahal)
Selain menggunakan jalan dan tol laut, pemerintah juga akan membuat transportasi udara untuk mengangkut logistik. Pesawat ini akan beroperasi secara rutin, menembus wilayah pedalaman Papua. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan program ini sebagai jembatan udara.
Model infrastrukturnya mengacu pada transportasi logistik menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk menembus wilayah terpencil. Langkah ini merupakan kesinambungan program tol laut. “Jembatan udara ini akan kami rancang,” kata Rizal. “Kami juga kan berikan subsidi agar harga tarif dan komoditasnya turun.” (Baca: Tol Laut Pangkas Harga Bahan Pokok di Indonesia Timur)