Pendanaan Smelter Freeport
Pembangunan smelter diperkirakan menelan investasi sekitar US$ 3 miliar. Dari nilai investasi tersebut, US$ 150 juta akan dibiayai dari kas internal. Sementara mayoritas sisanya akan dibiayai dari pinjaman perbankan.
Tony menyebut, saat ini sudah ada sekitar 15 perbankan asing maupun dalam negeri yang telah menawarkan pinjaman. Namun, dia belum bisa memastikan jumlah besaran pinjaman yang didapat lantaran masih dalam proses pembicaraan. "Ini sedang dibicarakan dengan banknya, jumlahnya berapa, strukturnya, format, dan instrumennya," kata dia.
(Baca: Smelter Freeport di Gresik Dipastikan Mulai Beroperasi 2022)
Pembangunan smelter ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba), agar tidak mengekspor bahan mentah, perusahaan tambang diwajibkan melakukan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil pertambangan.
Melalui tim pengawasan independen (independent verificator), pemerintah akan mengevaluasi progres pembangunan dalam rentan waktu enam bulan sekali. Jika tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap enam bulan, maka izin ekspor perusahaan tersebut akan dicabut.
"Izin ekspor itu setiap tahun dikeluarkan, dan evaluasinya setiap enam bulan. Syaratnya harus membangun smelter sesuai dengan rencana," kata Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, dalam keterangan pers, Minggu (6/5).