Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan 21 ribu unit lampu jalan tenaga surya alias Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada 2019. Ini untuk menerangi jalan di daerah yang belum memiliki akses atau terbatas aksesnya ke layanan listrik.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menjelaskan, pembangunan PJUTS tersebut untuk menerangi jalan sepanjang 1.000 kilometer (km). Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan. "Penerangan merupakan unsur keamanan, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat jadi meningkat," kata dia di Jakarta, Jumat (8/3).
PJUTS merupakan lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya dan terintegrasi dengan baterai. Lampu tenaga surya ini digunakan untuk jalan di berbagai daerah yang belum terjangkau oleh listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan daerah yang mengalami krisis energi listrik terutama di daerah terpencil.
(Baca: Genjot Elektrifikasi, Jonan Resmikan Proyek Listrik Baru di Jambi)
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Sutijastoto mengatakan PJUTS ini juga bisa menggairahkan perekonomian kota. Sebab, dengan adanya penerangan masyarakat akan lebih produktif. "Masih banyak jalan yang tidak ada penerangannya dan listriknya terbatas, dengan adanya penerangan ekonomi semakin bergairah," kata dia.
Adapun pada tahun lalu, Kementerian ESDM telah membangun 21.839 unit PJUTS di 167 kabupaten atau kota. Sedangkan sepanjang 2016-2018 telah terbangun 30.000 PJUTS untuk menerangi 1.500 km jalan.
Ini artinya, bila target tahun ini tercapai, maka pembangunan PJUTS dalam empat tahun mencapai 51.000 unit, untuk menerangi 2.500 km jalan. Biaya pembangunan satu unit lampu jalan tenaga surya ini diperkirakan sekitar Rp 17 juta. Sebanyak 50% pendanaannya berasal dari anggaran negara.
Lampu Tenaga Surya untuk Rumah di Daerah Terpencil
Selain pembangunan PJUTS, ada juga program penyaluran Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk rumah di daerah terpencil. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran LTSHE untuk 98.481 rumah.
Sutijastoto menjelaskan penyaluran LTSHE ini merupakan suatu bentuk subisidi dari pemerintah untuk wilayah yang tidak memiliki sambungan listrik dari PLN ataupun Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producer/IPP).
"Kalau menunggu PLN dan swasta ini cukup lama, maka kami bantu LTSHE," kata dia. Namun, lampu tenaga surya ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu tiga tahun. Maka itu, diharapkan jaringan listrik PLN tetap cepat masuk ke daerah terpencil.
(Baca: Masih Ada Sejutaan Rumah Tangga yang Belum Dapat Akses Listrik)
Tahun lalu, terdapat 175.782 rumah di 15 provinsi yang menerima LTSHE. Sedangkan, pada 2017 79.556 rumah di 5 provinsi. Biaya pengadaan lampu tenaga surya ini diperkirakan sekitar Rp 3,2 juta per unit. Adapun dananya berasal dari APBN.