Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejalan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas adanya perubahan di PT Pertamina (Persero). Ini seiring dnegan adanya perubahan manajemen di tubuh Pertamina.
Adapun tugas manajemen baru adalah menjaga pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini agar tidak ada lagi kelanggakan.
“Bapak Menteri ESDM menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, pasokan BBM khususnya Premium jangan sampai mengalami kelangkaan lagi. Kami juga satu bahasa dengan Kementerian BUMN bahwa Pertamina sudah diminta untuk menyalurkan Premium ke seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agung Pribadi, Kamis (26/4).
Data triwulan I tahun 2018 menunjukkan total penyaluran Premium, baik di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) maupun luar Jamali sebesar 2,1 juta Kilo Liter (KL). Capaian itu lebih rendah 41% daripada periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 3,58 juta KL.
Adapun realisasi total jenis BBM Premium tahun 2017 sebesar 12,5 juta KL termasuk 7,5 juta KL Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium di luar Jamali. Sedangkan tahun 2018, penyaluran JBKP direncanakan sama dengan tahun lalu dan tidak ada pengurangan.
Hal tersebut menjadi alasan Kementerian ESDM menugaskan PT Pertamina untuk menyalurkan bensin Premium sesuai penugasan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Agar tidak ada kelangkaan pasokan.
Agung juga mengatakan Kementerian ESDM dan BUMN terus berkoordinasi agar distribusi Premium bisa terjangkau ke seluruh tanah air, termasuk harga. Hingga April 2018, kebijakan BBM Satu Harga telah menjangkau 61 titik.
BBM Satu Harga juga merupakan cerminan bahwa kehadiran negara di masyarakat. ”Kami dan Kementerian BUMN telah berkoordinasi dengan baik, agar peran BUMN dalam melaksanakan fungsi Public Service Obligation terus ditingkatkan,” ujar Agung.
(Baca: Premium Langka, Pertamina dan BPH Migas Periksa SPBU)
Senada dengan Kementerian ESDM, penyaluran BBM juga menjadi fokus dari Kementerian BUMN terhadap Direksi Pertamina yang baru. "Dengan direktur yang baru ini justru akan mempercepat proyek modifikasi kilang RDMP, pengalihan Kilang TPPI, holding dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno beberapa hari lalu.