Pertamina harus mencari cara agar masyarakat beralih secara sukarela dari Premium ke Pertalite. “Sudah ditegur keras sekali. Kalau misalnya Pertamina tetap enggak menyalurkan Premium, kami cari sanksilah,” ujar dia.
(Baca: Pertamina: Tidak Ada Kewajiban Jual BBM Premium di Jawa)
Peringatan sebelumnya dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial pekan lalu. Ia mengatakan meski Premium masuk kategori BBM penugasan di luar Jamali, pemerintah meminta pasokan Premium di kawasan ini tetap dijaga. "Yang paling penting adalah mem-protect daya beli masyarakat," kata Ego.
Menurut Ego, ke depan memang Premium harus dihilangkan. Namun, itu dilakukan secara bertahap. Apalagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK sudah mengeluarkan aturan terhadap implementasi BBM berkualitas EURO 4 mulai September 2018, yakni Permen KLHK Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar EURO 4.
Ego mengatakan aturan KLHK itu merupakan visi yang baik untuk menuju kualitas lingkungan yang bersih di masa depan. "Untuk visi ke depan itu bagus, cuma untuk saat ini daya beli masyarakat. Pemerintah konsisten tidak akan cabut itu Premium," kata dia.