Di sisi lain, Arcandar mengatakan pengalihan dan perubahan komitmen pasti ini tidak akan mempengaruhi pengawasan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Mereka masih tetap bisa mengawasi biaya yang harus diganti pemerintah untuk kegiatan produksi dari kontraktor (cost recovery).
Pendiri Refominer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan dengan kebijakan itu maka pemerintah seakan ingin meniadakan konsep ring fencing.Ring fencing adalah skema perhitungan pendapatan dan biaya operasional migas.
(Baca: Pengalihan Komitmen Eskplorasi Persulit Pengawasan Cost Recovery)
Dengan adanya ring fencing sebenarnya pemerintah bisa menertibkan pengalokasian cost recovery (pengembalian biaya operasional). Namun, jika sistem itu dihapus maka administrasi dan pengawasan biaya atau investasi akan lebih sulit karena akan terjadi pengalihan lintas blok.
Hal itu lah yang menurut Pri Agung sisi minus penerapan kebijakan pengalihan komitmen eksplorasi antarblok migas. “Yang perlu diperhatikan kalau aturan ini diterapkan adalah aturan-aturan lain di dalam alokasi cost recovery juga harus konsisten,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Kamis (23/11).