Dalam kalkulasi terakhir, tahun ini PLN mengalami defisit gas 118 billion british thermal unit per day (bbtud). Minus pasokan gas akan terus meningkat hingga 2019 yang diperkirakan mencapai 1.100 bbtud. “Ini menggambarkan beberapa hal yang jadi tantangan kami,” kata dia.
Sebagaimana diberitakan Katadata sebelumnya, PLN melayangkan draf revisi RUPTL pada batas terakhir penyerahan ke Kementerian Energi, Jumat pekan lalu. Bila melihat edisi 2015, di sana disebutkan bahwa RUPTL disusun untuk menjadi pedoman pengembangan sarana ketenagalistrikan pada 2015–2024. (Baca: Target Listrik 35 GW Tak Tercapai, Menteri Sofyan: Masalah di PLN).
RUPTL 2015 menegaskan agar peran listrik swasta dapat meningkat signifikan, dari sekitar 15 menjadi 32 persen pada 2019, dan 41 persen pada 2024. Hal lain yang diperlukan adalah peningkatan kekuatan keuangan PLN sehingga dapat melaksanakan pembangunan melalui pendanaan yang efektif dan efisien.
Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi Sudjatmiko mengatakan banyak poin yang harus direvisi dalam RUPTL PLN. Setidaknya revisi itu menyangkut tiga poin utama. Pertama, PLN perlu memperbesar porsi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik yang dibangunnya sesuai ketentuan Kebijakan Energi Nasional yaitu 23 persen pada tahun 2025. (Baca: Tiga Poin Utama Revisi Rencana Pembangkit Listrik PLN).
Kedua, pembangunan daerah timur Indonesia atau daerah-daerah terluar. “Dalam RUPTL harus berisi ada pembangunan listrik di desa atau daerah terluar,” kata Sudjatmiko. Hal ini terkait dengan target elektrivikasi nasional sebesar 97 persen pada 2019. Ketiga, RUPTL harus memuat penguatan peran PLN dalam pengelolaan listrik dan jaringannya.