PLN membutuhkan pasokan batu bara hingga 20 juta ton pada Januari 2022 ini untuk memenuhi standar minimal 20 hari operasi (HOP) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)-nya.
Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli menilai dari segi jumlah produksi, maka 20 juta ton dalam sebulan sangat memungkinkan. Pasalnya, produksi bulanan batu bara Indonesia mencapai 50 juta ton.
"Namun, dari segi kualitas tidak semuanya sesuai spesifikasi PLN dan tidak semua tambang batu bara mendapatkan kesempatan untuk suplai ke PLN," kata Rizal kepada Katadata.co.id, Kamis (6/1).
Artinya tidak semua perusahaan tambang mempunyai kontrak jual beli dengan PLN maupun PT PLN Batu bara. Sebab, untuk dapat masuk menjadi rekanan PLN harus melewati tender yang cukup ketat.
Menurut Rizal biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang dapat diterima menjadi pemasok PLN demi keamanan suplai. Karena itu, seharusnya PLN dapat mengejar perusahaan-perusahaan yang sudah berkontrak dengan PLN agar dapat memenuhi kuotanya.
"Di perjanjian kontrak tentu ada konsekuensi kalau tidak bisa memenuhi suplai batu bara yang sudah diperjanjikan. Kemudian tidak semua kualitas batu bara bisa diterima oleh PLN," ujarnya.
Adapun batu bara kalori rendah umumnya tidak memiliki pasar di dalam negeri seperti kategori ICI-5 dengan kalori sekitar 3.400 gar (gross air received). Hanya sebagian kecil saja yang dapat dipasarkan di dalam negeri atau untuk tujuan blending.
Dia pun berharap dengan adanya kebijakan larangan ekspor selama sebulan ini, kebutuhan batu bara PLN dapat segera terpenuhi. Langkah-langkah perbaikan di sistem rantai pasok pengadaan batu bara PLN juga perlu pembenahan.
Misalnya, seperti pengadaan regional blending facility, pemungutan royalti oleh pemerintah yang fleksibel bisa dalam bentuk in-kind (barang) selain PNBP, termin pembayaran yang lebih fleksibel terutama untuk penambang kecil. Sehingga, arus kas untuk menjamin operasi tambang dapat lebih bagus.
Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan anggota APBI hanya sekitar 70-an perusahaan. Sementara, pemegang izin keseluruhan jumlahnya lebih dari 1.000 perusahaan.
"Jadi akan lebih baik kalau ditanyakan ke pemerintah dengan menggunakan data data realisasi dan komitmen yang beberapa hari ini sedang dibahas secara intens," kata dia.
Namun, yang pasti beberapa perusahaan anggota APBI telah menambah pasokan batu bara untuk PLN. Untuk pasokan reguler Januari sekitar 3,6 juta ton sedangkan untuk penugasan khusus ke PLN sekitar 2,8 juta ton. "Setahu saya ini untuk PLN, kalau untuk dalam negeri itu ada buat semen industri lainnya," kata Hendra.
Adapun dari 20 juta ton batu bara yang dibutuhkan untuk menjaga minimal 20 HOP PLTU, hingga kemarin PLN sudah mengamankan total kontrak 13,9 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari 10,7 juta ton kontrak eksisting PLN dan IPP, serta 3,2 juta ton kontrak tambahan.
Tambahan pasokan ini akan masuk ke pembangkit PLN secara bertahap. Menurut Darmawan PLN akan terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. "Upaya kami salah satunya adalah memaksimalkan batu bara yang awalnya akan diekspor bisa dikirim ke pembangkit PLN," ungkap dia.
Solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN sangat dibutuhkan demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional. PLN akan bekerja keras, efektif dan efisien dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit.
Ke depan, PLN akan melakukan kontrak jangka panjang dan perikatan volume dengan swing 20%. Sementara harga batu bara tetap akan mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema kirim Cost, Insurance and Freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat) atau skema Free on Board (FOB/beli batu bara di lokasi tambang).