Pengembangan Blok Tuna Tahun Ini Mandek, Terdampak Sanksi Uni Eropa

Rencana pengembangan Blok Tuna tahun ini kemungkinan tersendat. Hal ini lantaran sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris terhadap Rusia yang ikut dirasakan oleh Zarubezhneft, perusahaan Rusia yang menjadi mitra Premier Oil Tuna BV, dalam mengembangkan lapangan tersebut

Dalam pertemuan awal tahun ini dengan SKK Migas, Harbour Energy - perusahaan induk Premier Oil Tuna BV - mengungkapkan bahwa rencana tersebut menghadapi pembatasan dari Uni Eropa dan Pemerintah Inggris. Sanksi tersebut merupakan respon atas invasi Rusia ke Ukraina sejak awal tahun lalu.

“Rencana pengembangan dipengaruhi oleh sanksi Pemerintah UE dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami di Lapangan Tuna,” kata manajemen dalam laporan tahunannya, dikutip Senin (13/3).

Zarubezhneft adalah perusahaan minyak dan gas milik negara Rusia, yang menjadi mitra Premier Oil Tuna dalam mengembangkan Blok Tuna. Melalui anak perusahaannya ZN Asia Ltd, Zarubezhneft memegang 50% hak partisipasi di wilayah kerja tersebut.

Harbour Energy menyatakan akan bekerja sama dengan mitra Rusia-nya tersebut untuk mencari solusi agar rencana pengembangan Lapangan Tuna dapat terealisasi tahun ini. SKK Migas juga sedang menjajaki cara untuk memitigasi dampak sanksi tersebut terhadap rencana pengembangan Blok Tuna.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, sanksi itu akan menghambat rencana agresif pengembangan Blok Tuna tahun ini. “Tentu (rencana pengembangan) akan tertunda. Kami sedang menjajaki langkah-langkah tindak lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Premier Oil berhasil menemukan cadangan migas yang terletak di lepas pantai Natuna Timur, tepat di perbatasan Indonesia-Vietnam pada November 2021. Lalu pada awal 2023, pemerintah telah memberikan persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) pertama Lapangan Tuna.