Bicara di Hannover Messe, Jokowi Sebut Seluruh PLTU Ditutup pada 2050

Sekretariat Kabinet RI
Jokowi berbicara pada pembukaan Hannover Messe 2023, Minggu (16/4), menegaskan Indonesia akan menutup seluruh pembangkit listrik batu bara pada 2050.
Penulis: Happy Fajrian
17/4/2023, 13.52 WIB

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen transisi energi Indonesia saat berbicara pada pembukaan pameran dagang industri internasional, Hannover Messe 2023 di Jerman, Minggu (16/4). Menjadi bagian dari komitmen tersebut yaitu pensiun dini PLTU batu bara.

“Di tahun 2023, 23% energi (Indonesia) berasal dari energi baru dan terbarukan, dan di 2050 seluruh pembangkit batu bara ditutup,” kata Presiden dikutip pada Senin (17/4).

Pada kesempatan tersebut Jokowi juga menegaskan bahwa transisi energi Indonesia akan dilakukan dengan tetap memastikan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Namun untuk mewujudkannya, “ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar setidaknya US$ 1 triliun hingga 2060,” ujarnya.

Oleh karena itu dia mengundang investor Jerman untuk bekerja sama dan berinvestasi untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. “Sekali lagi Indonesia sangat terbuka untuk kerja sama untuk berinvestasi. Let us collaborate for our common prosperity,” kata Presiden.

Sebelumnya, untuk merealisasikan target pensiun dini PLTU, pemerintah melalui Kementerian ESDM menjalin kerja sama dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) untuk menyusun strategi pensiun dini pembangkit listrik pengotor berat tersebut.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan bahwa kerja sama dengan GEAPP untuk mendukung program-program Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.

Program-program tersebut yaitu studi teknis, analisis, dan penelitian yang berfokus pada percepatan pensiun dini PLTU; mendukung transisi menuju energi terbarukan; mendukung analisis interkoneksi jaringan; dan program lain yang mendukung target Net Zero Emission 2060 Indonesia atau lebih cepat.

“Kemitraan bersama GEAPP ini untuk membantu mempercepat program transisi energi di Indonesia, bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan akses listrik yang semakin bersih dengan harga yang terjangkau,” kata Dadan dalam siaran pers, Kamis (16/3).

GEAPP diharapkan dapat mendukung penyusunan pensiun dini PLTU khususnya Wilayah Usaha Non-PLN dan dukungan pada upaya dekarbonisasi di sektor industri. Dadan menyebut, bahwa GEAPP telah menunjuk Institute for Essential Service Reform (IESR) untuk membantu penyusunan roadmap pensiun dini PLTU ini.

CEO GEAPP, Simon Harford, mengatakan kerja sama ini menandakan kesamaan pemahaman dan tujuan bersama dan merupakan langkah penting dalam misi GEAPP untuk mengkatalisasi dan menskalakan transisi energi yang berkeadilan di Asia Tenggara dan di seluruh dunia.

Indonesia telah menunjukkan pandangan yang jauh ke depan dalam komitmennya pada transisi energi yang adil, tetapi menyadari bahwa transformasi ini harus demi kepentingan masyarakat luas, tidak hanya mendorong energi bersih tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah juga realistis dalam menyingkapi dukungan internasional, investasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan ini.

Catatan redaksi: Tulisan mengalami perubahan pada bagian judul , yakni pada bagian tahun "2025" menjadi "2050", berdasarkan informasi dari Istana Kepresidenan.