Menteri ESDM Sebut Pertalite Bisa Dibatasi Tanpa Revisi Perpres 191

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.
Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Happy Fajrian
26/5/2023, 15.42 WIB

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan bahwa pihaknya memberi toleransi kepada badan usaha untuk melaksanakan pembatasan Pertalite di daerah, dengan syarat tak melenceng dari ketetapan yang diatur oleh BPH Migas.

"Mengenai adanya pembatasan pembelian volume Pertalite di beberapa daerah itu, memang kami perbolehkan. Daerah punya kuota masing-masing dan kami minta kepada daerah untuk mengamankan kuota tersebut," kata Erika dalam konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, pada Selasa (2/5).

Pada kesempatan tersebut, Erika mengamini adanya daerah yang menerapkan pembatasan distribusi Pertalite. "Boleh saja daerah mengatur yang beli Rp 150.000, lalu di daerah lain Rp 400.000 itu diperbolehkan. Tidak kami larang. Kalau daerah merasa itu perlu untuk menjaga kuotanya cukup sampai akhir tahun dipersilakan," ujar Erika.

Di forum yang sama, SVP Retail Fuel and Sales PT Pertamina Patra Niaga, Pramono, mengatakan pembatasan Pertalite dimungkinkan terjadi pada momen tertentu, seperti arus mudik dan arus balik lebaran yang menimbulkan antrean di lokasi SPBU.

Pramono menjelaskan pembatasan distribusi itu merupakan kebijakan yang berbeda dari program Subsidi Tepat Pertamina. "Pembatasan Pertalite di lokasi juga bisa dalam kondisi tertentu (seperti) pada saat terjadi antrean maka dilakukan pengaturan karena memang kondisinya sudah cukup crowded," ujarnya.

Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu