DPR AS Loloskan RUU Untuk Batalkan Penghentian Ekspor LNG Joe Biden
Sebuah rancangan undang-undang yang akan mencabut kewenangan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk membekukan persetujuan baru ekspor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) telah disahkan di DPR AS pada Kamis (15/2).
DPR AS yang dikuasai Partai Republik, oposisi Biden yang berasal dari partai Demokrat, menyetujui RUU yang disponsori oleh anggota DPR August Pfluger yang mewakili produsen gas Texas, dengan perolehan suara 224-200.
Meski begitu RUU ini kemungkinan sulit untuk lolos menjadi undang-undang (UU) karena harus disetujui juga oleh Senat yang dikuasai oleh Partai Demokrat, serta harus ditandatangani oleh Joe Biden.
ClearView Energy Partners, sebuah kelompok riset kebijakan non-partisan, menyebut RUU tersebut lebih sebagai upaya penyampaian pesan dan awal perdebatan daripada mengakhiri jeda penghentian ekspor. “RUU tersebut kemungkinan tidak akan disetujui Senat,” ujar kelompok tersebut seperti dikutip dari Reuters pada Jumat (16/2).
RUU ini mencabut kewenangan Departemen Energi untuk menyetujui ekspor dan menjadikan Komisi Pengaturan Energi Federal (Federal Energy Regulatory Commission) yang independen sebagai satu-satunya badan yang menyetujui proyek LNG.
Biden menghentikan persetujuan ekspor ke pasar-pasar besar di Eropa dan Asia pada akhir bulan lalu untuk melihat lebih dekat dampak lingkungan dan ekonomi dari bisnis yang sedang meledak ini.
Amerika Serikat menjadi eksportir LNG terbesar tahun lalu, dan ekspornya diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada akhir dekade ini. Menurut data London Stock Exchange Group (LSEG), pada 2023, sekitar 67% pasokan LNG Amerika diserap pasar Eropa dan sekitar 26% diekspor ke Asia
Pfluger mengatakan LNG AS mendukung sekutu dan mitranya, termasuk Eropa, yang mulai mengurangi penggunaan gas dari Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. “Dunia membutuhkan LNG Amerika, larangan yang bersifat bencana, berdasar politik, dan meragukan secara hukum ini harus segera dibatalkan,” katanya.
Anggota DPR dari parta Demokrat, Maxwell Frost, mengatakan bahwa para pendukung iklim yang menentang proyek LNG adalah pahlawan.
“Saya hanya bisa berharap dan berdoa serta berjuang untuk memastikan bahwa dari jeda ekspor LNG yang diusung Biden kita dapat membangun mencapai masa depan yang hijau dan bersih,” kata Frost.
Jeda ini mendapat kecaman dari Partai Republik yang mengatakan hal itu akan merugikan lapangan kerja dan membahayakan keamanan energi bagi negara-negara sekutu.
Beberapa anggota Partai Demokrat yang moderat juga skeptis terhadap jeda tersebut, dan mengatakan mereka akan berusaha menghentikannya jika hal itu berdampak negatif pada penciptaan lapangan pekerjaan.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Maros Sefcovic mengatakan minggu ini setelah pertemuan dengan para pejabat Biden bahwa jeda tersebut tidak akan berdampak pada pasokan AS ke Eropa selama dua atau tiga tahun ke depan. “AS kini menjadi penjamin keamanan energi global dan tanggung jawabnya melampaui Eropa,” kata Sefcovic.
Sementara itu Gedung Putih pekan ini menyatakan sangat menentang rancangan undang-undang tersebut namun tidak memberikan ancaman veto.