BPH Migas Minta Pemda Percepat Program BBM Satu Harga di Wilayah 3 T
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mempercepat program pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga pada 2024.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra berharap melalui percepatan program tersebut, masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.
"Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi, pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi di wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera," kata Basuki dalam keterangan resmi dikutip Senin (4/3).
Hal ini diungkapkan Basuki saat Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3).
Menurut Basuki, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan. Untuk itu, BPH Migas mendorong Pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.
"Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target tahun ini. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas," katanya.
Mengatasi Kendala BBM Satu Harga
Untuk mengatasi kendala tersebut, BPH Migas meminta dukungan Pemda yang akan berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan PT Pertamina (Persero) di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan.
Selain itu, BPH Migas juga berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera diselesaikan, termasuk untuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.
"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kami segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada, karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman justru mendorong adanya seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti, agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran Pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.
"Terutama, dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi, harus ada asesmen yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur," kata dia.
Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya. Misalnya, memperhitungkan jumlah penduduk yang dapat menjadi pertimbangan tim pengembang atau mitra.
"Artinya, permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga," kata Saleh.
Menggerakkan Ekonomi di Wilayah 3T
Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief berharap, pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 dapay menggeliatkan ekonomi masyarakat. Sehingga, siinergi semua pihak sangat diharapkan agar program dapat berjalan sesuai target.
“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.
Dalam pertemuan itu, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai, Maluku Utara, M Umar Ali berkomitmen untuk mendukung program BBM Satu Harga. Pada 2024, pemerintah menargetkan wilayah Marotai dapat membangun tiga penyalur BBM Satu Harga.
"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang satu sudah rampung 80%, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini," ujar Umar.
Sepulang dari rapat ini, pihaknya akan memanggil calon mitra pengembang dan meminta mereka untuk menyelesaikan program ini. "Kalau mereka tidak mampu, akan digantikan dengan pihak yang lain. Harapannya, pembangunan harus tuntas dan beroperasi tahun 2024," kata dia.
SVP Government Program Management Pertamina Aris Mulya Azof menambahkan, sejak 2017 Pertamina bersama mitra telah membangun penyalur BBM Satu Harga sesuai target. Untuk 2024, tantangan program BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena pembangunan di daerah-daerah lebih sulit.
"Untuk itu, diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik memerlukan waktu 6-11 bulan," kata Aris.