Menteri ESDM: Tidak Ada Pembatasan BBM Subsidi Mulai 17 Agustus
Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan tidak akan ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum diputuskan,” ujarnya saat ditemui di kantornya pada Jumat (12/7).
Arifin mengatakan pemerintah saat ini masih dalam upaya mempertajam pendataan untuk program BBM subsidi yang lebih tepat sasaran. “Kami sedang memperdalam pendataan untuk semua jenis BBM subsidi,” ujarnya.
Setelah mengantongi data yang diinginkan, Arifin menyebut pemerintah akan menentukan skema pembatasan pembelian BBM subsidi.
“Nanti kami ajukan melalui peraturan menteri. Tapi memang harus tepat sasaran, mana saja jenis kendaraan yang bisa mendapat BBM subsidi,” ucapnya.
Selain tidak adanya pembatasan, Arifin mengatakan bahwa harga BBM untuk 17 Agustus juga tidak akan berubah. “Tidak ada yang berubah, harganya tidak naik,” kata dia.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pembatasan BBM subsidi sedang dipersiapkan oleh PT Pertamina (Persero) yang ditargetkan berjalan mulai 17 Agustus 2024.
“Kami berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai pembatasan, dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kami kurangi,” kata Luhut dalam akun instagramnya, dikutip Rabu (10/7).
Luhut mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyikapi kondisi penerimaan pajak tahun ini yang diproyeksi tidak akan mencapai target, sementara belanja negara melebihi rencana.
Tidak hanya pembatasan BBM subsidi, Luhut menyebut Pertamina tengah menyiapkan masuknya bioetanol sebagai pengganti bensin. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengurangan polusi udara dengan cepat.
“Karena sulfurnya ini kan sampai 500 ppm ya, kami ingin sulfurnya itu 50 ppm. Dari situ bisa menghemat pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya,” ujarnya.
Karena tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah, maka diharapkan dapat mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut).
Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur melalui penggunaan bioetanol, maka jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” ucap dia.;
Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.