Mendag Sebut Impor Beras 2 Juta Ton Bukan Karena Situasi Politik

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut perizinan impor sebesar 2 juta ton yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bukan karena situasi politik. Impor menurutnya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dan inflasi di kisaran 3,5%.

Indonesia akan memasuki tahun politik pada tahun depan seiring dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode jabatan 2019-2024. Atas dasar itu Enggar menyebut impor beras bukan dikarenakan kekhawatiran dampak situasi politik tahun depan, melainkan semata-mata untuk menjaga harga beras.

“Tidak mungkin dibiarkan harga beras naik, kami akan tetap menjaga inflasi di angka 3,5%,” kata Enggar di Jakarta, Senin (27/8).

(Baca : Izin Impor Beras Bulog Melonjak Menjadi 2 Juta Ton)

Dia menjelaskan, kenaikan harga beras dapat mempengaruhi pada daya beli masyarakat dan rentan mengerek inflasi. Beras saat ini merupakan komoditas penyumbang inflasi terbesar dalam kategori bahan pangan. Karenanya, izin impor itu diberikan untuk menjaga harga beras dan ketersediaan pasokan. 

 “Kecenderungan harga akan meningkat jika ketersediaan stok berkurang,” ujarnya.

(Baca : Mendag Ungkap Alasan Pemberian Izin Impor 1 Juta Ton Beras)

Impor beras tahun ini, sedikit lebih rendah dibanding  2014 yang mana angka impor telah mencapai 2,5 juta ton. Sementara pada 2015-2016, impor beras tercatat sekitar 1,5 juta ton.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengungkapkan impor beras seharusnya tak perlu dilakukan. Berdasarkan prediksi Kementerian Pertanian, perkiraan produksi beras tahun 2018 mencapai 49,9 juta ton dengan asumsi kebutuhan nasional 30,3 juta ton.

Meskipun dalam Rakortas telah diputuskan adanya impor beras, namun Agung menegaskan pihak tetap bersikukuh menolak impor. “Seharusnya tidak perlu,” kata Agung.

(Baca : Impor Beras dalam Jumlah Besar Akan Bebani Keuangan Bulog)