Dipanggil Presiden, Menteri Basuki Siapkan Skema Penurunan Tarif Tol

ANTARA FOTO | Risky Andrianto
Pengerjaan infrastruktur di jalan Tol Jakarta-Cikampek
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Muchamad Nafi
27/3/2018, 21.00 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan jurus baru untuk menurunkan tarif tol. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, langkah itu termuat dalam skema cash deficiency support (CDS). Tujuannya untuk menjaga rasio pengembalian modal atau internal rate of return (IRR) badan usaha jalan tol (BUJT) terjaga di angka 15 persen walaupun konsesi diperpanjang.

Dalam skema CDS akan disiapkan pinjaman lunak yang biasanya memiliki tenor panjang dan bunga lebih murah (junior loan). Pinjaman ini untuk menutup selisih pemasukan BUJT apabila perpanjangan masa konsesi berjalan. Nantinya, PT Sarana Multi Infrastruktur yang memberikan fasilitas CDS tersebut.

“Dengan tarif turun dan tambahan konsesi, ada penurunan pemasukan awal. Ini akan minta pinjaman dengan bunga murah dari SMI,” kata Basuki usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/3). (Baca juga: Tarif Tol Lebih Murah Akan Berlaku di Ruas Ngawi-Kertosono).

Basuki hari ini kembali dipanggil Jokowi untuk membahas kelanjutan penurunan tarif tol ini. Dalam rapat tersebut hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta dirinya menghitung kebutuhan CDS bagi tiap ruas. Kementerian PUPR sedang menghitung ruas-ruas tol yang memungkinkan untuk diturunkan tarifnya.

Skema ini juga mengkombinasikan perpanjangan masa konsesi, pemberian fasilitas libur pajak, hingga penyederhanaan golongan kendaraan di tol. Ke depan Kementerian PUPR hendak berkoordinasi dengan kementerian terkait lain untuk membuat aturan over dimension over load (ODOL).

Aturan ini untuk menjaga masuknya kendaraan yang memiliki beban berlebih dan berpotensi merusak jalan tol. “Misalnya menyiapkan jembatan timbang dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Basuki.

Dari sisi regulasi, rencana ini akan diwadahi dalam sejumlah aturan seperti Keputusan Menteri PUPR untuk menurunkan tarif, Peraturan Presiden untuk memberikan CDS, hingga aturan dari Kementerian Keuangan yang menaungi libur pajak atau tax holiday. Targetnya, Presiden Jokowi meminta akhir bulan ini sudah berjalan.

Dalam hitungan Basuki, kebijakan tersebut dapat menurunkan tarif tol hingga 38 persen untuk kendaraan Golongan IV dan V. Efeknya, biaya logistik diharapkan dapat turun 20-30 persen. (Lihat pula: Pemerintah Prediksi Penurunan Tarif Tol Bisa Sampai 38%).

Kamis pekan lalu, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajaran kabinetnya untuk menurunkan tarif jalan tol pada tahun ini. Hal tersebut menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai tarif di beberapa ruas tol yang dianggap terlalu mahal.

(Baca: Terlalu Mahal, Jokowi Perintahkan Turunkan Tarif Tol).