Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) operator pelabuhan yakni Pelindo I hingga IV. Dalam nota kesepahaman itu BPN akan membantu Pelindo dalam urusan lahan.
Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Massasya mengatakan urusan lahan yang dimaksud terutama percepatan pengadaan lahan untuk pelabuhan, menyelesaikan lahan bermasalah, hingga percepatan sertifikasi lahan Pelindo.
"Jadi akan terjadi percepatan penyelesaian terkait lahan," kata Elvyn di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (9/1).
(Baca juga: Target Sertifikat Tanah Tak Tercapai, Jokowi Masih Puji Kepala BPN)
Walaupun tidak menyebut angka, namun Elvyn menyatakan, masih ada lahan Pelindo yang bersengketa dan diduduki pihak lainnya. Diharapkan dengan nota kesepahaman ini maka akan jadi basis percepatan pengadaan lahan.
"Memang belum detail tapi jadi payung percepatan pengadaan lahan," katanya.
Sedangkan Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, persoalan lahan Pelindo memang merupakan salah satu fokusnya. Sebab, banyak aset negara yang diduduki pihak ketiga.
Bukan hanya Pelindo, kata Sofyan, lahan perguruan tinggi juga kerap mengalami masalah lahan. "Tapi kami fokus ke BUMN yang punya aset banyak," kata dia.
(Baca: Tak Capai Target, Sertifikasi Lahan Hanya 4,2 Juta Hektare di 2017)
Sedangkan Dirut Pelindo III I.G.N Askhara Danadiputra berharap adanya jaminan hukum dalam pengusahaan tanah di wilayah kerjanya. Selain itu, setelah ada sertifikasi, Pelindo III akan mencatat peningkatan aset yang dapat meningkatkan valuasi perusahaan di pasar global.
"Kesepakatan ini juga bentuk dukungan Pelindo III dalam mempercepat pencapaian program strategis BPN dalam sertifikasi tanah masyarakat," kata Askhara.