Pemerintah melibatkan perbankan untuk menutup kekurangan dana sekitar Rp 14 triliun pada proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodetabek). Bank-bank BUMN siap mendanainya, namun tetap mengharapkan pemerintah agar tidak menetapkan bunga yang terlalu rendah.
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar memastikan pihaknya bakal ikut mendanai proyek LRT. Namun, belum ada keputusan soal besaran dana yang bakal dikucurkan. Sebab, masih menunggu kepastian skema pendanaan, termasuk bunga yang diminta pemerintah.
Ia berharap besaran bunga sekitar 8 persenan atau mengikuti imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN) pemerintah tenor 10 tahun. “Kalau SUN 10 tahun level yield-nya sekitar 8,25 persen, kurang lebih sama. Itu kan dijamin pemerintah kurang lebih segitu, ekspektasi di level itu,” kata Royke di kantornya, Jakarta, Selasa (25/4). (Baca juga: Pemerintah Tetapkan Skema Pendanaan Proyek LRT Jabodebek)
Ekspektasi tersebut di atas level bunga yang diharapkan pemerintah. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mencarikan pinjaman dengan bunga maksimal 7 persen per tahun.
Royke meyakini bank-bank BUMN bakal ikutan mendanai proyek tersebut asalkan bunganya sesuai. “Rata-rata bank BUMN pasti ambil karena program pemerintah dan saya sih yakin cuma memang tergantung bunganya,” ucapnya.
Bila pun pemerintah menetapkan bunga 7 persen, ia yakin pemerintah akan memberikan jaminan yang sesuai. "Tentunya Presiden (Joko Widodo) akan menentukan jaminannya seluas apa," kata dia. Hal ini untuk memastikan keamanan pendanaan.
Ia pun optimistis bank bisa menutup kebutuhan dana untuk proyek itu. Apalagi, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) sudah pasti ikut mendanai. “Empat bank sanggup, saya yakin sampai Rp 20 triliun, ada SMI, ada IIF kan sudah pasti,” ujarnya. Perkiraan Royke, pendanaan tiap bank bisa mencapai Rp 4-5 triliun. (Baca juga: BNI Alokasikan Rp 6 Triliun untuk Biayai Proyek LRT Jabodebek)
Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai daripada memaksakan bunga rendah, lebih baik mengupayakan pendanaan melalui penerbitan obligasi oleh PT SMI. Penerbitan bisa dilakukan ketika proyek sudah selesai pada 2018 mendatang sehingga risiko proyek sudah lebih kecil.
Lagipula, pendanaan infrastruktur oleh perbankan dinilainya berisiko menyulitkan keuangan bank. Sebab, sumber dana bank bersifat jangka pendek, sedangkan pinjaman proyek infrastruktur berjangka panjang. Alhasil, bisa mengakibatkan mismatch atau ketidaksesuaian pendanaan. Hal itu bisa membahayakan bank, apalagi di tengah meningkatnya tekanan kredit macet.
Namun, beda cerita jika pemerintah memberikan garansi penuh untuk pinjaman bank yang mengucur ke proyek LRT. Bunga pinjaman bisa mengikuti imbal hasil SUN. Bila tenor pinjaman 10 tahun misalnya, maka bisa mengikuti imbal hasil SUN tenor sama yang sekarang berada di level 7 persen.
Alternatif lainnya, subsidi bunga. “Mungkin dihitung-hitung perbankan bisa 9 persen, pemerintah nalangi 2 persen sehingga bisa masuk (hitung-hitungan),” kata dia. Atau, bila tidak mungkin memberi subsidi bunga, pemerintah bisa saja memberikan keuntungan lain, misalnya pembayaran dividen yang lebih kecil bagi bank BUMN.
Sebagai pemegang saham, pemerintah juga bisa saja menugaskan bank BUMN untuk mendanai proyek LRT. Namun, menurut David, langkah ini bisa menimbulkan persepsi negatif investor bila pendanaan kurang menguntungkan. Sebab, jika begitu laba bank bisa-bisa tak sesuai target. Ujung-ujungnya memengaruhi harga saham.
Opsi lain yang memungkinkan, menarik pendanaan dari investor asing, misalnya dari Cina, Korea, atau Jepang. Sebab, bunga di luar negeri lebih rendah dibanding di Indonesia. Tapi, harus ada asuransi (hedging) kurs mata uang supaya investor tertarik masuk.
Menteri Luhut mencatat kebutuhan dana proyek LRT sebesar Rp 23 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 9 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada dua BUMN yang terlibat dalam proyek ini yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Sisanya, sebesar Rp 14 triliun akan diupayakan dari pinjaman ke lembaga pembiayaan. (Baca juga: Luhut: Kalau PMN Terhambat, Proyek LRT Bisa Pakai Dana APBN)