Pemerintah berupaya untuk terus menggenjot produksi pertanian demi menjamin ketersediaan pangan nasional. Upaya ini dilakukan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, seperti lahan beserta sistem irigasinya.
Hal ini telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/9). Hasil rapat tersebut menyepakati bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono mengatakan pihaknya diminta untuk memetakan kebutuhan infrastruktur pangan. Beberapa diantaranya adalah sistem irigasi pada lahan pertanian padi, jagung dan gula.
Kementerian PUPR mencatat saat ini sudah ada sekitar 7,3 juta hektare saluran irigasi yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, hanya 3,9 juta hektare yang kondisinya masih baik. Sisanya sekitar 3,3 juta hektare lagi perlu dibenahi alias harus masuk program rehabilitasi.
"Jadi 7,3 juta hektare (lahan irigasi) itu yang baik hanya 54 persen. Sisanya rusak ringan, rusak berat, sehingga tahun 2016 akan kami perbaiki," kata Basuki yang ditemui usai rakortas tersebut. (Baca: Hanya 10,5 Persen Sawah Mendapat Pasokan Air dari Waduk)
Basuki mengatakan lokasi irigasi yang memerlukan program rehabilitasi kebanyakan berada di pulau Jawa. Targetnya pada akhir tahun depan, sekitar 2,2 juta hektare saluran irigasi yang rusak, telah selesai diperbaiki. Sehingga sisanya hanya tinggal 1,1 juta hektare lagi yang perlu diperbaiki pada 2018.
"Jadi berjalan selama dua tahun lagi, itu yang sekarang yang harus dipetakan oleh Pak Menko," ujarnya.
Dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta Basuki untuk memetakan di mana saja lahan irigasi yang perlu diperbaiki. Mengingat pada tahap awal ini tidak semua lahan bisa diperbaiki.
Menurutnya untuk sistem irigasi untuk pertanian padi, masih relatif baik saat ini. Perbaikan sistem irigasi yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan akan difokuskan untuk pertanian jagung dan tebu. Hasil pemetaan ini akan dibahas dalam rapat lanjutan dua pekan ke depan.
"Menurut Pak Menteri Pertanian (Mentan), produktivitasnya cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain di ASEAN. Sekitar 5,1 ton per hektare produksi padi, Pak Mentan bilang sudah clear," ujar Basuki. (Baca: Tingkatkan Produksi Pangan, Pemerintah Hitung Ulang Kebutuhan Lahan)
Basuki memperkirakan total kebutuhan dana untuk merehabilitasi 3 juta lahan irigasi ini mencapai Rp 50 triliun selama kurun waktu 5 tahun. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 12 triliun untuk melakukan rehabilitasi dan pembangunan.
selain memperbaiki irigasi eksisting yang rusak, Kementerian PUPR juga memiliki program pembangunan irigasi 1 juta hektar yang diperkirakan akan selesai 2017. "2019 kami targetkan 90 persen irigasi dalam kondisi baik. Kami punya program pembangunan irigasi satu juta hektare dan perbaikan 3 juta hektare," kata Basuki.
Sementara untuk infrastruktur lain seperti lahan pertanian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pemerintah perlu melakukan pengoptimalan lahan yang ada. Menurut dia, saat ini banyak lahan pertanian tidur, yang sudah tidak lagi digunakan.
Untuk lahan pertanian padi, ada 4 juta hektare sawah tidur dan 4 juta lahan irigasi yang tidak berfungsi karena tidak mendapat pasokan air. "Kami akan upayakan bangun embung, sumur dalam, irigasi kita normalisasi," kata dia. (Baca: Pertanian Penyumbang Tertinggi Indeks Harga Perdagangan Besar)
Amran masih menghitung berapa besar kebutuhan komoditas pangan, setidaknya hingga 2019. Hal ini akan menentukan berapa besar infrastruktur pertanian yang harus dibangun untuk mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga Indonesia bisa swasembada pangan.
"Kami harus rancang tahun ke berapa jagung swasembada, tahun ke berapa kedelai, sapi, ini harus hitung dan siapkan lahan juga teknologinya," ujar Amran.