Presiden Jokowi akan menyaksikan teken kontrak perjanjian pendanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 2 x 1.000 megawatt di Istana, besok. “Pak Presiden meminta menyaksikan karena ini proyek yang besar,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo, di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.
Sedianya, penandatanganan tersebut dilakukan siang ini di Graha Sawala Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejumlah menteri pun sudah hadir. Misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan.
Namun secara mendadak Jokowi menelepon Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk meminta perjanjian tersebut ditandatangani di istana. Hal ini menimbang proyek pembangkit tersebut merupakan proyek besar yang ditunggu pembangunannya. (Baca: Mangkrak Pasca Diresmikan Jokowi, PLTU Batang Bisa Dibangun April).
Pembangunan PLTU Batang memiliki nilai investasi US$ 4,2 miliar, sekitar Rp 55 triliun. Proyek ini menggunakan pendanaan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta sindikasi perbankan komersial internasional. Sedangkan badan usaha yang menggarap proyek ini adalah PT Bhimasena Power Indonesia.
Bhimasena Power merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan asing dan lokal, yakni J-Power dengan kepemilikan 34 persen saham, Itochu 32 persen, dan PT Adaro Indonesia sebanyak 34 persen. Proyek kerja sama pemerintah dan swasta ini mendapat dukungan pendanaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Sementara itu, Menteri Sudirman Said menyatakan konstruksi PLTU Batang yang memiliki kapasitas 2 x 1000 megawatt ditargetkan selesai dalam 36 bulan. “Dengan selesainya ini akan menambah pasokan untuk jawa. Artinya, Jawa yang membutuhkan reserve margin 35 persen bisa terjaga,” kata Sudirman. (Baca: Megaproyek Listrik, Pemerintah Baru Bangun Pembangkit 100 Megawatt)
Besok, Jokowi juga akan menyaksikan penandatanganan proyek infrastruktur lainnya yang ikut dipindahkan jadwalnya ke istana. Acara tersebut adalah penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan badan usaha pemenang lelang.
Lalu ada pula perjanjian pinjaman antara badan usaha dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta perjanjian regres antara PT PII dan Menteri Pekerjaan Umum dalam tiga ruas jalan tol. Ruas tersebut meliputi Manado - Bitung dengan panjang 39 kilometer, Pandaan - Malang sepanjang 38 kilometer, dan Balikpapan - Samarinda sejauh 99 kilometer. (Baca: Kendala Teknis dan Pinjaman Lambat Ganjal Dua Proyek Tol).
Selain tiga ruas tersebut, dua ruas lainnya yang masuk dalam penandatanganan adalah Serpong - Balaraja dengan jarak 30 kilometer serta Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung yang berjarak 185 kilometer. Total nilai proyek lima ruas tol ini mencapai Rp 49 triliun.