Kinerja penjualan PT Freeport Indonesia cukup baik tahun lalu. Pendapatannya naik 6,07 persen menjadi US$4,4 miliar, sedangkan laba kotornya naik 12,57 persen menjadi US$1,53 miliar. Meski demikian, dalam dua tahun terakhir ini Freeport Indonesia tidak pernah membagikan dividen kepada pemerintah.
Menurut Dahlan, saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Freeport pada beberapa waktu lalu, perwakilan pemerintah sudah meminta agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membayarkan dividen tunai.
"Secara prinsip, perusahaan mau bagi dividen atau tidak, tergantung kepada pemegang saham di RUPS. Hasilnya tidak dibagi, (Kementerian) BUMN tidak setuju karena sudah dijadwalkan di APBN,? ujarnya.
Untuk itu, Kementerian BUMN meminta diadakan pungutan suara untuk pembagian dividen ini. Namun, karena pemerintah hanya memiliki porsi saham 9,36 persen (minoritas) menjadi sulit saat pemungutan suara.
?Bahkan mereka bisa ambil keputusan tanpa kami. Ini menyakitkan sebenarnya, saya juga tidak tahu kenapa (saham) pemerintah cuma 9,36 persen," ujarnya.