Marak Hambatan Dagang, Dubes Jerman Beri Tips Strategi Kampanye Sawit

ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Tumpukan kelapa sawit di perkebunan kawasan Cimulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah perlu menerapkan strategi kampanye sawit yang tepat di Eropa.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ekarina
19/6/2020, 11.00 WIB

(Baca: RI Bersiap Ajukan Sengketa Sawit ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO)

Berikutnya, Dewan Negara Produsen Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) diminta untuk membuat standar sertifikasi sawit keberlanjutan yang diakui secara internasional. Strategi ini penting, khususnya dalam menghadapi sengketa terhadap produk sawit, seperti yang terjadi dengan Uni Eropa saat ini.

Selain itu, Arif juga melihat peluang pembentukan kerangka kerja perdagangan karbon. "Kita belum memiliki frame work carbon trading tapi sudah ada pemilik hutan yang menjual karbon kepada hutan di Eropa," kata Arif.

Terakhir, Indonesia perlu memanfaatkan kerja sama dagang untuk membuka akses pasar sawit. Sebagai contoh, Indonesia dapat melobi Benua Biru melalui Indonesia-European Union CEPA untuk memberikan tarif bea masuk yang rendah apabila produk sawit RI telah memenuhi syarat keberlanjutan.

"Dalam kampanye tersebut, BPDPKS punya tanggung jawab penuh. Tapi dia juga bisa saling bantu antara pemerintah dan industri," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia kerap menghadapi kendala perdagangan ekspor CPO di sejumlah negara atau kawasan, salah satunya Uni Eropa. Tak jarang produk minyak sawit dan turunannya mesti menghadapi kampanye hitam hingga dibawa ke meja badan penyelesaian sengketa WTO.

Padahal, pasar ekspor CPO di kawasan tersebut cukup besar. Untuk mengetahui gambaran komposisi pasar ekspor CPO terbesar Indonesia bisa dilihat dalam databoks berikut:

 

Halaman:
Reporter: Rizky Alika