APBN Tak Cukup, PUPR Minta Swasta Genjot Pembangunan Properti

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak pengembang swasta hingga perbankan berperan serta untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat. Hal ini lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) mendata angka kebutuhan atau backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,5 juta. Di samping itu, keluarga baru bertambah 700-800 ribu per tahun. 

"Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan resmi, Minggu (6/2). 

PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor properti. Apalagi pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen MBR. 

Iwan menilai pemulihan sektor properti penting lantaran efek berganda sektor ini tinggi. Setidaknya ada 140 sektor industri yang tergabung dalam industri komponen konstruksi dalam pembangunan rumah, mulai dari baja, semen, keramik, hingga baut. 

"Pemulihan ekonomi nasional memerlukan komitmen dari semua stakeholder untuk mendukung inovasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dalam rangka meningkatkan supply dan demand perumahan di Indonesia," kata Iwan. 

Pada 2021, Kementerian PUPR telah berhasil menembus target dalam program 1 Juta Rumah atau mencapai 1,1 juta unit yang naik 14,55% secara tahunan. Realisasi itu terbagi menjadi 826.500 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit rumah non MBR.

Pembangunan rumah MBR dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 341.868 unit, Kementerian/Lembaga lainnya 3.080 unit, pemerintah daerah 43.933 unit, pengembang perumahan 419.745 unit, CSR Perumahan 2.270 unit, dan masyarakat 15.604 unit.

Secara total, sebanyak 6,87 juta unit unit hunian telah terbangun pada Program Sejuta Rumah sepanjang 2015-2021. Adapun, pembangunan rumah terbanyak terjadi pada 2019 sebanyak 1,25 juta unit. Adapun, pembangunan paling sedikit terjadi pada tahun pertama program ini sebanyak 699 ribu unit. 

Pertumbuhan pembangunan terbesar terjadi pada 2018 atau sebanyak 25,18% secara tahunan menjadi 1,13 juta unit. Sementara itu, penyusutan pembangunan rumah terbesar terjadi saat pandemi menyerang pada 2020 atau terkikis hingga 23,26% menjadi 965 ribu unit. 

Pada 2022, Kementerian PUPR menganggarkan Rp 5,1 triliun untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Melalui program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, PUPR akan membangun 1.823 unit rumah khusus, 51.41 unit rumah susun, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 87.500 unit.  Selain itu, mereka juga akan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk 20.500 unit rumah milik MBR.