Percepat Vaksinasi, Berdikari Usulkan Vaksin PMK Berbayar

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/rwa.
Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman mempersiapkan vaksin saat Vaksinasi PMK Hewan Ternak di Srunen, Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Sabtu (25/6/2022). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menerima bantuan 3.300 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat guna mengendalikan penyebaran PMK yang menyerang ternak warga.
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
27/6/2022, 14.37 WIB

PT Berdikari telah mengajukan diri sebagai distributor vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) berbayar kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Vaksin berbayar tersebut ditujukan bagi kebutuhan internal badan usaha milik negara (BUMN) dan pelaku usaha yang membutuhkan, 

Direktur Utama Berdikari, Harry Warganegara, mengatakan bahwa beberapa BUMN bermitra dengan peternak dan membutuhkan akses terhadap vaksin dalam waktu cepat. Dari total vaksin impor sejumlah 3 juta dosis, saat ini jumlah yang terdistribusi baru mencapai 655.000 dosis atau 21,83% dari total vaksin PMK impor. 

"(Distribusi vaksin berbayar) itu untuk kita bisa sama-sama membantu mempercepat proses vaksin, tapi kami lagi menunggu kira-kira aturannya seperti apa," kata Harry dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, Senin (27/6),.

Kementan memaparkan harga per vaksin dalam anggaran pengadaan vaksin adalah Rp 38.000 per dosis. Total vaksin yang dibutuhkan untuk dua kali vaksin dan satu dosis booster mencapai 43,66 juta dosis atau senilai Rp 1,65 triliun. 

Baca Juga

 Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, mengatakan bahwa total anggaran vaksin yang telah disetujui dalam rapat koordinasi terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah Rp 4,66 triliun. Dana teresebut akan berasal dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Menurutnya, seluruh anggaran tersebut masih berpotensi berubah lantaran baru akan ditinjau oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Selasa besok (28/6). 

"Review itu untuk mendetailkan rincian kegiatan-kegiatan mana yang dianggap kurang atau lebih. Pada prinsipnya, (anggaran program vaksinasi PMK) sudah disetujui," kata Kasdi. 

Program vaksinasi PMK yang diusulkan Kementan terbagi menjadi lima bagian, yani pengadaan vaksin dan sarana pendukungnya (Rp 2,83 triliun), operasional vaksinasi (Rp 866,27 miliar), pendataan ternak (Rp 570,09 miliar), bantuan penggantian ternak (Rp 225 miliar), dan penanganan dan pencegahan penyebaran PMK (Rp 159,52 miliar).

Kasdi mengatakan, salah satu bagian yang akan dirubah adalah dana penggantian ternak yang terdampak PMK sebanyak 15.000 ekor. Menurutnya, dana penggantian ternak akan diubah dari Rp 15 juta per ekor menjadi RP 10 juta per ekor. Alhasil, dana penggantian ternak akan menjadi Rp 150 miliar. 

Dalam paparan Kasdi, Kementan berencana mendistribusikan vaksin ke 359 lokasi. Dana yang dihabiskan untuk distribusi ditaksir mencapai Rp 35,9 miliar. 

Proses distribusi tersebut akan menggunakan 359 rantai dingin dengan total nilai Rp 197,4 miliar dan 40,66 juta unit logistik pendukung vaksinasi senilai Rp 81,33 miliar. Adapun, biaya vaksinasi dua dosis terhadap 29,55 juta ekor hewan diperkirakan sekitar Rp 738,79 miliar. 

Baca Juga

 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan proses distribusi telah dilakukan sejak 23 Juni 2022 atau lebih cepat dari jadwal vaksinasi pertama pada 25 Juni 2022. Vaksinasi akan difokuskan pada 19 provinsi, tepatnya di 316 kabupaten/kota.

"Mohon jadwal vaksinasinya betul-betul dipenuhi kita selamatkan hewan ternak khususnya sapi yang masih sehat agar jangan tertular PMK," kata Suharyanto saat konferensi pers virtual, Jumat (24/6). 

Menurut data Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK), wabah PMK sudah menjangkiti 214.994 ekor hewan ternak sampai Selasa, 21 Juni 2022, pukul 12.30 WIB. Kasus infeksi ini tersebar di 208 kabupaten/kota di 19 provinsi Indonesia.

Reporter: Andi M. Arief