Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog berencana untuk melakukan impor beras lagi sebesar 300 ribu ton pada awal 2023. Sementara target impor beras hingga akhir tahun ini mencapai 200 ribu ton.
Dengan demikian, total impor beras yang dilakukan oleh Bulog mencapai 500 ribu ton. Barang impor tersebut akan menjadi cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh gudang Buog di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan Bulog berupaya agar impor beras tidak bersinggungan dengan panen raya. Bulog memprediksi bahwa panen raya tidak akan terjadi pada Februari.
"Jadi kita targetkan impor beras sudah selesai hingga Februari. Setelah itu kita serap panen petani saat panen raya," ujarnya saat monitoring pembongkaran beras impor di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12).
Impor perdana tiba di Tanjung Priok
Dia mengatakan, impor beras tahun depan berasal dari Thailand, Vietnam, dan Myanmar. "Sebagian besar dari Thailand kalau tahun depan. Sekarang impornya ada yang dari Pakistan, tapi hanya sebagian kecil," ujarnya.
Sementara hingga akhir tahun ini, Bulog menargetkan impor beras hingga 200 ribu ton. Impor beras tersebut dilakukan secara bertahap dan langsung disebar ke 14 pelabuhan di seluruh Indonesia.
Impor beras tersebut tiba perdana di Tanjung Priok sebesar 4.900 ton hari ini. Pasokan impor Tanjung Priok akan memenuhi kebutuhan untuk daerah Jabodetabek.
Pada hari yang sama, beras impor juga dijadwalkan tiba di Pelabuhan Merak dengan jumlah 4.900 ton. Impor beras di Pelabuhan Merak tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Banten.
Kementerian Perdagangan menyatakan sudah memberikan izin pada Perusahaan Umum Badan urusan Logistik atau Perum Bulog untuk impor 500 ribu ton beras tahun ini. Impor beras tersebut sebagai upaya mengamankan cadangan beras pemerintah yang berada di bawah batas normal sebesar 1,2 juta ton.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa dirinya sudah menandatangani surat perintah dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Bulog terkait perizinan impor beras tersebut.