Inggris Bantah Krisis BBM, Antrean Panjang di SPBU karena Sopir Kurang
Pemerintah Inggris membantah keras jika negara mereka tengah mengalami krisis energi atapun kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Antrian panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) lebih karena mereka sedang kekurangan pengemudi truk berat HGV (Heavy Goods Vehicle) yang mengantar BBM.
"Tidak ada kekurangan bahan bakar. Masalah yang kita lihat selama beberapa hari terakhir ini adalah kekurangan pengemudi truk berat HGV yang bersifat sementara karena Covid-19, seperti yang terjadi di negara lain seperti Jerman dan Polandia," demikian disampaikan Kedutaan Besar Inggris untuk RI, dalam siaran persnya, Jumat (1/10).
The Guardian melaporkan antrian panjang nampak mengular di ribuan SPBU di Inggris., sejak pekan lalu. Masyarakat bahkan harus mengantri berjam-jam untuk mengisi bahan bakar.
Ribuam SPBU kosong sedangkan biaya listrik melonjak di Uni Eropa menjelang musim dingin, disertai kenaikan harga minyak, gas alam, dan batu bara.
Brexit, pandemi Covid-19, serta peraturan imigrasi yang semakin ketat membuat banyak sopir imigran meninggalkan Inggris. Negara yang identik dengan simbol singa itu pun kelimpungan karena kelangkaan sopir. Pasalnya, kelangkaan sopir tidak hanya berimbas kepada kelangkaan BBM tetapi juga rantai pasok di negara mereka.
Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia menjelaskan pemerintah Inggris telah mengambil sejumlah tindakan agar kelangkaan sopir truk tersebut tidak berimbas banyak kepada industri.
Di antaranya adalah dengan menempatkan anggota militer sebagai pengemudi tanker dalam jumlah yang terbatas yang siap untuk dikerahkan jika diperlukan.
Baca Juga
Langkah ini dilakukan untuk lebih menstabilkan rantai pasokan. Terlebih, Inggris akan menghadapi liburan musim Natal dalam dua bulann ke depan.
"Menyediakan 5.000 visa untuk pengemudi truk berat HGV untuk periode tiga bulan dan memberikan bantuan jangka pendek untuk industri pengangkutan menjelang Natal," tambahnya.
Pemerintah Inggris juga telah menempatkan tim penguji bagi pengemudi dari Kementerian Pertahanan guna meningkatkan kemampuan pengujian HGV di Inggris. Juga, menerapkan pengecualian sementara terhadap Undang-Undang Persaingan - yang dikenal sebagai Protokol Hilir Minyak.
Kebijakan ini memungkinkan industri berbagi informasi dan memprioritaskan pengiriman bahan bakar dengan mudah ke bagian negara yang paling membutuhkan.
Pemerintah Inggris juga memperpanjang izin mengemudi ADR (izin untuk mengemudikan kendaraan) yang mengangkut bahan berbahaya untuk mencegah pengemudi dikeluarkan dari daftar untuk mengikuti pelatihan penyegaran (refresher training).
Mereka juga menghimbau kepada orang yang masih memegang izin mengemudi HGV untuk mempertimbangkan kembali ke sektor pengangkutan, dimana mereka akan mendapatkan pengupahan dan kondisi kerja yang lebih baik.
"Meskipun kami sekarang melihat bahwa situasi mulai membaik, kami terus bekerja untuk memperbaiki masalah struktural di industri pengangkutan, membantu merekrut dan mempertahankan lebih banyak pengemudi," tuturnya.
Pemerintah juga akan terus memperbanyak pengemudi kendaraan berat dengan meningkatkan ketersediaan pengujian dan menyederhanakan prosesnya. Dengan demikian, bisa tersedia 50.000 lebih banyak pengujian setiap tahunnya.
Jumlah pengujian ini tidak termasuk jumlah ketersediaan yang sudah dilipatkgandakan pada bulan April dari tingkat pra-pandemi.
Pemerintah Inggris juga akan menginvestasikan 10 juta poundsterling (Rp 193,45 miliar) untuk membuat kamp pelatihan keterampilan baru. Juga, melatih hingga 3.000 pengemudi truk berat HGV - dengan tambahan 1.000 orang yang dilatih melalui pelatihan-pelatihan di tingkat lokal.
"Pesan kami kepada para pengemudi, tetaplah bersikap bijaksana dan hanya mengisi bahan bakar seperti biasa,"kata Kedutaan Besar Inggris.
Pemerintah Inggris mengataka kekurangan pengemudi truk berat HGV tidak hanya terjadi di Inggris tetapi juga seluruh Eropa. Penelitian dari Transport Intelligence memperkirakan bahwa kekurangan pengemudi dari daratan Eropa sekitar 400.000.
"Kita tahu bahwa sektor ini memiliki masalah struktural jangka panjang, termasuk tenaga kerja yang menua, yang diperburuk oleh berbagai faktor jangka pendek seperti misalnya Covid-19," tutur mereka.