Inggris, Cina Krisis Energi, DEN Evaluasi Ulang Ketahanan Energi RI
Dewan Energi Nasional alias DEN tengah menganalisa ketahanan energi Indonesia secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar RI tidak terperosok dalam krisis energi seperti yang terjadi di Inggris, Eropa, dan Cina saat ini.
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan analisa ini sangat penting untuk memetakan keberagaman sumber energi yang ada di masing-masing daerah, apalagi setiap provinsi maupun pulau mempunyai tingkatan ketahanan energi yang berbeda. Agar penilaian ketahanan energi dapat dilihat secara menyeluruh dan tidak jomplang.
"Bisa saja di satu pulau kekurangan energi tapi pulau lain kelebihan. Kalau kita menilai Indonesia keseluruhan bisa tahan. Kalau tiap provinsi bisa beda hasilnya. Kita lagi mencoba melakukan itu, belum ada hasilnya," ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (30/9).
Satya menyebut DEN sendiri sebenarnya telah melakukan analisa mengenai ketahanan energi di Indonesia. Namun hal itu bersifat mundur lantaran analisa yang dikeluarkan pada 2020 merupakan nilai ketahanan energi pada 2019 yakni dengan skor 6,57.
Skala nilai 6 hingga 7,99 termasuk dalam kondisi tahan. Di atas angka tersebut sangat tahan. Untuk itu, agar nilai ketahanan energi Indonesia lebih komprehensif saat ini DEN mulai menganalisanya kembali. Ini dilakukan agar angka ketahanan energi RI betul-betul mencerminkan keadaan yang sebenarnya, terutama di daerah.
Penilaiannya berdasarkan empat aspek utama. Pertama, masalah ketersediaan, yakni cadangan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG), impor minyak mentah, alokasi gas dan batu bara domestik, berserta ketersediaan penyangga energinya.
Kedua, aksesibilitas, yakni penyediaan BBM, elpiji, listrik, dan gas bumi serta distribusi gas bumi. Ketiga, keterjangkauan, yakni produktivitas energi, harga BBM, elpiji, listrik, dan gas bumi. Keempat, acceptability, yakni efisiensi energi, penurunan gas rumah kaca, dan energi baru terbarukan (EBT).
"Jadi kalau di Sulawesi kita bagi, mungkin Sulawesi secara keseluruhan tahan tapi kalau kita bicara dengan Sulawesi Tenggara beda, atau bahkan pulau. Oleh itu, kita lagi analisa apakah ini berbasis provinsi atau pulau. Ini menjadi analisa kita," katanya.
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma sebelumnya menilai ketahanan energi Indonesia cukup rapuh saat ini. Kebutuhannya sangat bergantung pada energi fosil yang jumlahnya terbatas.
Sebagian besar energi primer tak mampu dipenuhi dari dalam negeri. Sehingga pemerintah terpaksa melakukan impor, seperti BBM dan elpiji.
Hanya batu bara saja, energi fosil yang konsumsinya mampu terpenuhi dari domestik. Namun, komoditas ini tak ramah lingkungan. Sebagian besar dialokasikan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi karbon.
Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memakai energi terbarukan. Potensinya sangat besar di Indonesia tapi pemanfaatannya belum Sampai 10%.
Dana untuk mengejar target bauran energi sebesar 29% di 2030 mencapai Rp 1.500 triliun. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN saja sekitar Rp 2 ribu triliun. “Bagaimana bisa terpenuhi sendiri? Peran swasta harus didorong,” kata Surya.
