Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan produksi garam rakyat tahun 2019 mencapai 2,32 juta ton. Angka tersebut diperkirakan tak jauh berbeda dengan realisasi produksi tahun lalu yang mencapai 2,34 juta ton karena kondisi cuaca yang relatif sama.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti menyatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan perkiraan cuaca tahun 2019. "Prediksinya iklim tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2018," kata Brahmantya kepada Katadata.co.id lewat sambungan telepon, Jumat (18/1).
Dia menjelaskan, produksi garam tersebut hanya berdasarkan perkiraan hasil produksi petambak garam rakyat dan belum menghitung potensi produksi PT Garam. Tahun lalu, PT Garam memproduksi garam sebanyak 369 ribu ton sehingga total produksi nasional 2018 mencapai 2,71 juta ton.
(Baca: Pemerintah Hitung Kebutuhan 2019, Ini Proyeksi Jumlah Impor Pangan)
Menurut Brahmantya, produksi garam semakin baik. Sehingga Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) menetapkan impor garam tahun ini hanya sebesar 2,7 juta ton, lebih rendah dari alokasi impor garam pada 2018 yang mencapai 3,7 juta ton.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, realisasi impor tahun lalu hanya mencapai 2,81 juta ton. Minimnya realisasi itu menjadi salah satu pertimbangan pengurangan jatah impor garam pada 2019.
Menurut Brahmantya, Rakortas juga menetapkan agar izin impor garam dari Kementerian Perdagangan berkurang secara perlahan. Sebab, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 1,5 juta ton sisa pasokan garam dari 2018. "Kami berkomitmen supaya impor tidak mengganggu produksi garam rakyat," ujarnya.
Pemerintah juga akan memeriksa pasokan riil yang ada di gudang garam rakyat serta pasokan milik perusahaan. Untuk memastikan data itu akurat, pemerintah juga membentuk tim yang akan memverifikasi stok garam di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada 9 Januari sampai 25 Januari.
(Baca: Petani Minta Kuota Impor Garam Tahun Depan Dikurangi)
Terdapat enam gudang milik petambak rakyat dan 8 perusahaan yang masuk ke dalam proses verifikasi di 10 titik daerah. Kesepuluh daerah adalah Cirebon, Indramayu, Demak, Pati, Rembang, Surabaya, Gresik, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
Sedanglan kedelapan perusahaan adalah PT Charoen Pokphand, PT Niaga Garam Cemerlang, PT Sumatraco Langgeng Makmur, PT Susanti Megah, PT Unichem Candi Indonesia, PT Garam, PT Budiono Madura Bangun Persada, serta CV Anugrah Sinar.
Sebelumnya, Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) meminta pemerintah mengurangi alokasi impor garam pada 2019. Alasannya, hasil produksi garam dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan industri.
Ketua Umum APGRI Jakfar Sodikin menyatakan kuota impor garam tahun lalusudah sangat berlebihan. "Jika impor garam 2019 sesuai kebutuhan atau minimal 2,5 juta ton, harga garam akan stabil," kata Jakfar, akhir tahun lalu.
Jakfar mengatakan impor yang berlebihan akan membuat harga garam di tingkat petani anjlok. Pada akhir tahun, harga garam di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 1.200 hingga Rp 1.400 per kilogram untuk kualitas standar.