Anggap Janggal Proyek Revitalisasi Monas, PSI Melapor ke KPK
Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengadukan dugaan kejanggalan proyek revitalisasi kawasan Monas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya mereka menduga asal usul kontraktor proyek ini tidak jelas sehingga perlu diusut oleh komisi antirasuah.
Pelaporan dilakukan oleh Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta Patriot Muslim dan timnya. Patriot mempermasalahkan PT Bahana Prima Nusantara yang menjadi pemenang lelang proyek senilai Rp 64,4 miliar itu.
Dia mengatakan dari laman lpse.jakarta.go.id, perusahaan ini beralamat di Jl. Nusa Indah No. 33, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Namun setelah ditelusuri Tim Advokasi PSI, alamat tersebut berlokasi di sebuah gang kawasan permukiman.
Patriot menduga PT Bahana merupakan perusahaan bendera (paper company) dan meminta komisi antirasuah menyelidiki hal ini. “PSI mendesak KPK bertindak, uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan,” kata Patriot dalam keterangan tertulis PSI, Kamis (23/1).
(Baca: Kisruh Penebangan Pohon pada Proyek Revitalisasi Monas)
Ia juga mendengar kabar kantor asli Bahan Prima Nusantara beralamat di Jl. Letjen Suprapto No. 60, Jakarta Pusat. Namun usai ditelusuri beberapa pihak serta media, lokasi sebenarnya perusahaan ini belum juga terkuak. “Jika kontraktor tidak memberi informasi benar saat lelang, maka itu termasuk pelanggaran,” kata Patriot.
Patriot juga meminta aparat hukum memeriksa perusahaan ini untuk memperjelas kontrak revitalisasi Kawasan Monas sudah sesuai hukum atau berpotensi merugikan negara. Dia khawatir Bahana Prima Nusantara tidak memiliki aset dan kemampuan untuk menggarap proyek tersebut. “Jika dia mengalihkan pekerjaan ke pihak lain, ini juga (masuk) pelanggaran berat,” ujarnya.
(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)
Sedangkan KPK belum menerima laporan PSI terkait kejanggalan kontraktor proyek revitalsiasi Monas karena belum lengkap. Namun tim verifikasi pengaduan masyarakat KPK telah menerima perwakilan PSI untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
“KPK tentu akan menelaah lebih lanjut setelah semua dokumen dilengkapi pelapor,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Masalah ini mulai ramai beberapa hari lalu karena beredar foto pohon di Kawasan Monas ditebangi dengan alasan proses revitalisasi. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga mengatakan anggaran revitalisasi seharusnya tidak dipakai untuk menebang pohon.
Belakangan DPRD akhirnya meminta Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta untuk menghentikan proyek ini. Alasannya pembenahan Kawasan Monas memerlukan izin Kementerian Sekretariat Negara.
Namun Kepala Dinas CKTRP Heru Hermawanto akan melapor kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlebih dulu. “Kalau memang harus kami hentikan, kami akan hentikan. Ini sifatnya sementara,” kat Heru hari Rabu (22/1).