TNI Kerahkan Ribuan Personel Perketat Penjagaan Pelantikan Anggota DPR
Pelantikan anggota DPR/MPR RI periode 2019-2024 bakal digelar, Selasa (1/10) besok. Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengerahkan 6.000 personel untuk mengamankan acara tersebut.
"Kami kerahkan 6.000 personel, untuk mempertebal di Gedung DPR/MPR RI saat pelantikan," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai Apel Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9).
Selain itu, TNI juga akan menambah pengamanan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang dengan mengerahkan personel yang lebih besar yakni sekitar 8.500 orang.
(Baca: Antisipasi Demonstrasi Besar, 232 Polisi Bersiap Atur Lalu Lintas DPR)
Hadi mengatakan, fokus pengamanan dilakukan tidak hanya di Gedung DPR/MPR RI, tetapi juga di sekitar Istana Negara dan beberapa sentra perekonomian.
Beberapa wilayah yang menjadi pusat pengamanan TNI di sekitar Gedung DPR/MPR, antara lain, pintu utama DPR, Pejompongan, perempatan Slipi, Palmerah, Petamburan, Ladogi, pintu belakang Gedung DPR/MPR, dekat lampangan tembak.
"Pengamanan di Gedung DPR/MPR kami pertebal agar tidak ada masyarakat yang masuk sembarangan," katanya.
(Baca: Wiranto Sebut Demonstrasi Ditunggangi untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi)
Pengamanan di Palmerah juga akan difokuskan pada kawasan dekat stasiun lantaran di wilayah itu ada pintu masuk yang menuju masjid DPR.
Selain penagamanan jalur darat pihaknya juga akan melakuka pemantauan lewat jalur udara. TNI juga menyiapkan helikopter di Gedung DPR/MPR yang bersifat insidental.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menuding ada upaya menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden, melalui kericuhan yang demonstrasi yang berlangsung beberapa hari lalu.
Ia beralasan ricuh usai demonstrasi bukan dilakukan mahasiswa dan pelajar, namun para preman. Wiranto juga mengatakan, penunggang aksi juga ingin pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal.
"Tatkala ada pihak lain dengan cara brutal untuk gagalkan ini, saya kira sudah melawan konstitusi," kata Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9).
(Baca: KPU Pastikan Pelantikan Presiden Tetap 20 Oktober)
Padahal menurut Wiranto, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa serta pelajar awalnya dilakukan secara konstruktif dan elegan. Namun ia menyayangkan aksi diambil alih penumpang gelap yang berusaha melawan petugas dan berusaha meninggalkan korban.
"Sehingga tidak lagi mengarah kepada apa yang dijawab pemerintah dan DPR," kata Wiranto.
Mantan Panglima TNI itu juga memperkirakan akan ada aksi lanjutan yang akan melibatkan kelompok Islam radikal, pendukung klub sepak bola, hingga buruh. Mereka akan dikerahkan untuk berdemonstrasi hingga menimbulkan kericuhan.
Karena itu, Wiranto meminta semua pihak mewaspadai hal tersebut. "Tentunya ini kewajiban seluruh bangsa Indonesia mengamankan itu," ujarnya.