RSPP Terima 90 Pasien Terkait Demonstrasi Mahasiswa di DPR

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Polisi melontarkan gas air mata saat kericuhan dalam unjuk rasa di depan kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa (24/9/2019). Ribuan mahasiswa yang berasal dari kampus di sejumlah daerah itu turun ke jalan berdemonstrasi menolak UU KPK dan pengesahan RUU KUHP.
Penulis: Martha Ruth Thertina
25/9/2019, 07.06 WIB

Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, menerima puluhan pasien terkait demonstrasi mahasiswa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin.

"Update-nya itu ada 90 pasien," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat RSPP Agus W. Susetyo, Rabu dini hari, seperti dikutip dari Antara.

Agus menjelaskan dari 90 korban yang dilarikan ke IGD RSPP, 74 orang di antaranya berstatus hijau, yakni kondisi di mana pasien tidak memerlukan penanganan serius dan bisa langsung pulang.

(Baca: Ketika Mahasiswa di Penjuru Daerah Bergerak Tolak UU Kontroversial)

Kemudian, 14 orang lainnya berstatus kuning, yakni pasien dengan kondisi perlu penanganan segera, namun dalam kondisi stabil. Sedangkan 2 orang sisanya berstatus merah atau pasien dengan kondisi perlu penanganan cepat dan harus dirawat inap.

"Itu data pasien yang masuk IGD RSPP dari pukul 17.00 sore tadi sampai pukul 00.30 WIB," ucap Agus.

Agus mengatakan untuk korban dengan status hijau dan kuning, keluhan yang dialami rata-rata terkait dengan masalah pernapasan lantaran menghirup asap gas air mata.

(Baca: Mahasiswa Tetap Bertahan di Senayan Meski Dibubarkan Paksa oleh Aparat)

Selain itu, beberapa korban juga mengeluh lemas, memar dan kelelahan setelah melakukan aksi demonstrasi sejak siang hari.

Sedangkan untuk korban dengan status merah disebabkan oleh benturan di kepala. "Yang benturan di kepala, dan satu terjatuh sehingga punggungnya memar itu dirawat inap, yang lainnya sudah pulang," kata dia.

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus berdemonstrasi di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kemarin. Para mahasiswa menolak sejumlah hal, di antaranya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demonstrasi mahasiswa juga terjadi di beberapa daerah lainnya.