Investor Asing Enggan Masuk, Jokowi Perintahkan Para Menteri Berbenah

(Katadata/Donang Wahyu)
Presiden Jokowi saat wawancara khusus dengan Katadata.co.id, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/5). Jokowi memerintahkan menteri layani investor secara maksimal. Ini karena masih ada investasi yang terhambat perizinan.
4/9/2019, 17.36 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk melayani investor yang masuk Indonesia secara maksimal. Ini lantaran menurutnya banyak perusahaan asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya karena izin yang lambat.

Jokowi memberi contoh masalah terjadi ketika China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan ingin mengembangkan pabrik petrokimia bersama Pertamina.

Jokowi mengatakan, mereka menemukan adanya kendala dalam pembebasan lahan pabrik petrokimia tersebut. Padahal rencana investasi mereka di Indonesia cukup besar. Bukan hanya itu, Jokowi juga menyinggung Saudi Aramco yang belum mau berinvestasi di RI.

(Baca: Cerita Luhut Soal Kegalauan Jokowi Tak Ada Kilang Baru)

“Akan kami cek satu-satu, sehingga mereka betul-betul merasa dilayani,” kata Jokowi. “Kita ini jangan seperti pejabat minta dilayani,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). .

Jokowi beralasan masuknya modal asing perlu dikebut untuk mengantisipasi ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global. Menurut Jokowi, ancaman ini sudah terlihat dari adanya depresiasi mata uang di beberapa negara lain, seperti yuan Tiongkok dan peso Argentina.

“Angka-angka menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global sudah melambat dan kemungkinan resesi akan semakin besar,” kata Jokowi

(Baca: Singapura Resesi, Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi Terancam)

Hanya saja, dia menilai masih ada masalah untuk meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia. Salah satunya lantaran regulasi di Indonesia yang terlalu rumit, sehingga membuat proses perizinan investasi menjadi lambat. 

Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya menginvetarisir regulasi-regulasi yang menghambat penanaman modal. Dengan demikian, pemerintah dapat menyederhanakan aturan itu sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat.

“Penyebabnya hanya itu (perizinan). Tidak ada yang lain,” kata Jokowi.

 

Reporter: Dimas Jarot Bayu