Menteri PANRB Sebut 30% PNS Pusat Tak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ilustrasi PNS. Menteri PAN RB Syafruddin menyebut sekitar 30% dari total 180 ribu PNS pusat saat ini tak akan ikut pindah ke ibu kota baru lantaran memasuki pensiun.
Penulis: Agustiyanti
27/8/2019, 14.00 WIB

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat keuangan, dan pusat jasa.

"Beban ini semakin berat kalau ibu kota pindah ke Pulau Jawa," jelas dia.

(Baca: Ibu Kota Baru Bakal Miliki Kebun Raya hingga Industri Teknologi Tinggi)

Sesuai jadwal pemerintah, konstruksi ibu kota baru akan dimulai pada akhir 2020. Sedangkan proses pemindahan pusat pemerintahan diharapkan dapat mulai dilakukan pada 2024.

Pemindahan ibu kota ke Kaltim diperkirakan akan menelan biaya mencapai Rp 466 triliun. Dari total biaya tersebut hanya 19,2% yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya akan didanai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta.
Halaman:
Reporter: Antara