Jokowi Beberkan Lima Alasan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Kementerian PUPR
Ilustrasi desain ibu kota baru. Presiden Jokowi hari Senin (26/8) tetapkan dua kabupaten di Kalimangtan Timur sebagai ibu kota baru RI.
Penulis: Michael Reily
Editor: Ameidyo Daud Nasution
26/8/2019, 14.40 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan lima alasan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru. Hal ini disampaikan Jokowi saat konferensi pers soal pemindahan ibu kota di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8).

Jokowi memaparkan alasan pertama adalah minimnya risiko bencana alam yang akan melanda ibu kota baru. Dia menyebut dua kabupaten tersebut minim bencana banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, gempa bumi, hingga tanah longsor. "Risiko bencana minimal,” kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Resmi Tetapkan Dua Kabupaten di Kaltim Jadi Calon Ibu Kota Baru)

Faktor kedua adalah lokasi Kalimantan Timur yang strategis di tengah Indonesia. Ketiga adalah dekatnya ibu kota baru dengan dua kota yang telah ada dan terus berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Alasan keempat ialah infrastruktur Kalimantan Timur yang relatif lengkap.

“Kelima, sudah tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Jokowi. 

Jokowi juga menjelaskan pindah ibu kota ke Kalimantan merupakan salah satu cara mengurangi kesenjangan Jawa dengan luar Jawa. Selain itu, pemerintah juga sedang memacu hilirisasi industri Sumber Daya Alam (SDA) di luar Jawa.

"Kesenjangan ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkat meski 2001 ada otonomi daerah," katanya.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Dinilai untuk Pemerataan Ekonomi)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan konstruksi ibu kota baru sudah berjalan pada akhir 2020. Sedangkan proses pemindahan pemerintahan mulai dilakukan empat tahun kemudian.

"Prosesnya ada beberapa tahapan dan akan kami detailkan," katanya.

Hadir dalam pengumuman, Wakil Presiden Jusuf Kalla,  Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Selain itu ada pula Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.