Deretan Jenderal Bintang 2 Polri dalam Bursa Calon Pimpinan KPK

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan sudah ada sembilan perwira tinggi yang akan mengikuti proses seleksi sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Mereka akan melalui tahapan seleksi internal terlebih dahulu sebelum disodorkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan seleksi internal akan memeriksa persyaratan administrasi, kompetensi, dan pengalaman bertugas. Kandidat harus memiliki kemampuan di bidang penegakan hukum, tetapi tidak dikhususkan dalam bidang korupsi.

(Baca: 2 Polwan dalam Bursa Calon Pimpinan KPK)

Para perwira tinggi Polri yang mendaftar minimal harus berpangkat jenderal bintang dua. Dari kesembilan nama akan mengikuti seleksi ini, tiga di antaranya yang berpangkat bintang dua. Mereka adalah:  

Irjen Pol. Dharma Pongrekun

Nama pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1966 ini belakangan santer disebut menjadi salah satu dari sembilan bakal calon yang akan diajukan Polri sebagai calon pimpinan KPK. Namanya cukup familiar seiring perjalanan kariernya beberapa kali menempati posisi strategis di lembaga kemanan negara tersebut.

Sejak pertama kali terjun dalam dunia kepolisian, ia mencatatkan pencapaian cemerlang dengan menyabet penghargaan sebagai lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian pada 1988. Dia juga berhasil menyelesaikan pendidikannya di luar sekolah kepolisian dengan memperoleh gelar magister di perguruan tinggi umum.

(Baca: Pakar Hukum: Kepolisian di Pimpinan KPK Berpotensi Konflik Kepentingan)

Dharma melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1995. Tujuh tahun berselang, ia menuntaskan masa belajarnya di Sespim Polri Lembang pada 2002 dan sespimti pada 2014. Ia juga mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara pada 2002 dan Magister Hukum dari  UGM tahun 2005.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi di Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Dharma adalah Perwira Tinggi (Pati) yang ditugaskan di BSSN setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri sejak 2016.

Dharma pernah menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya sejak 2008 hingga 2011. Saat itu dia sempat dituduh terlibat membantu artis Marcela Zalianty yang berstatus tahanan, keluar dari penjara pada 2009. Kasus ini diduga yang membuat Dharma dimutasi. Namun, Dharma membantah mutasinya disebabkan tuduhan tersebut.“Itu rekayasa, karena saya sendiri tidak pernah diperiksa. Bahkan saya yang minta supaya saya diperiksa di Mabes Polri. Akhirnya saya diperiksa, hasilnya clear dan zero bersalah,” ujarnya. 

(Baca: Libatkan BNPT, Pansel KPK Siap Tangkal Calon yang Terpapar Radikalisme)

Dharma juga digadang sebagai salah satu calon kuat dalam perebutan kursi tertinggi di lembaga anti rasuah ini. Bukan kali pertama Dharma ikut kontestasi pemilihan calon pimpinan KPK. Dia pernah tercatat mengajukan diri pada pendaftaran calon pimpinan KPK pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu ia bahkan masuk dalam daftar 17 calon yang lolos dari seleksi makalah. 

Irjen Pol. Coki Manurung

Kiprah Coki Manurung cukup menjanjikan untuk menjadi pimpinan KPK. Dia berhasil mencatatkan tren positif semasa tugasnya sebagai pejabat kepolisian dalam membantu tugas KPK memberantas korupsi. Semasa menjabat sebagai Kapolda Bengkulu sejak 2017, Coki mencatatkan pencapaian baik dengan berhasil mengungkap 79 kasus korupsi di wilayahnya. Dengan capaian ini, dia membantu menyelematkan uang negara yang nilainya ditaksir mencapai 6,18 miliar.

Perwira tinggi kelahiran Jakarat 10 Februari 1964 ini baru saja naik pangkat dari Brigadir Jenderal menjadi Irjen pada 28 Januari 2019. Kenaikan diperoleh setelah sepekan sebelumnya mendapat promosi jabatan sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

(Baca: Pejabat Bareskrim dan Banyak Petinggi Polri Masuk Bursa Pimpinan KPK)

Kariernya di kepolisian dimulai sejak lulus Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1986 dan langsung mendapat tugas di Kepolisian Wilayah Madura Polda Jatim. Dua tahun kemudian, Coki naik menjabat Kapolsek Tamberu Polres Pamekasan di tahun 1988. Pada 1994 dia berpindah tugas ke Polda Kaltim sebagai Kapuskodal Ops Polresta Balikpapan hingga Wakapolres Tarakan pada 1996.

Coki mungkin cukup tahu banyak karakteristik masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,  lantaran beberapa kali dipindahtugaskan ke daerah kepolisian. Dia pernah bertugas di Polda Jateng pada 1999, Polda Sumut sejak 2000, hingga jabatan sebelumnya sebagai Kapolda Bengkulu.

Irjen Pol. Abdul Ghofur

Namanya memang  belum cukup familiar dibanding dua nama polisi berbintang dua lainnya yang mencalonkan sebagai pimpinan KPK. Namun, keterlibatannya dalam dunia kepolisian terbilang cukup senior. Abdul Ghofur menyelesaikan pendidikan polisinya di Akpol pada tahun 1986.

Perwira tinggi kelahiran 1961 ini juga telah berulang kali menduduki posisi penting di kepolisian.  Ia pernah menjabat sebagai Kasat Serse Polres Indragiri Hulu, kemudian pindah tugas ke Polrestabes Surabaya sebagai Wakasat Serse.

(Baca: Antam Novambar, dari Bareskrim Menuju Kursi Pimpinan KPK)

Selain itu, Abdul Ghofur pernah mengemban tugasnya di Serse Tipikor Polda Sumsel sebagai kepala bagian, kemudian pernah pula dengan jabatan yang sama di Polda Jabar. Dia juga sempat menjadi Wakapolda Riau pada tahun 2013, setelah sebelumnya ditugaskan di Polda Jatim sebagai Kepala biro Ops yang saat itu masih berpangkat Brigjen Pol.

Abdul Ghofur juga cukup lama bekerja di Badan Keamanan Laut (Bakamla) di beberapa bidang. Ia pernah ditugaskan sebagai Direktur pada bidang Penelitian dan Pengembangan Bakamla. Kemudian pada 2015 ia ditugaskan sebagai deputi pada bidang Informasi, Hukum dan Kerjasam Bakamla. Sekarang Abdul Ghofur menjabat sebagai Analisis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri.

(Baca: Jokowi Tetapkan Sembilan Nama Pansel Calon Pimpinan KPK)