Kubu Prabowo Ajukan 35 Tautan Berita untuk Bukti Gugatan Pilpres ke MK

Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan 51 bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5) lalu. Sebagian dari bukti gugatan tersebut berasal dari tautan berita.

Berdasarkan berkas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diperoleh Katadata, ada 35 tautan berita yang dilampirkan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. Tautan tersebut didapat dari 14 media massa dalam jaringan (daring) alias online. Tautan berita itu terdapat dalam bukti bernomor P-12 dan P-14 hingga P-46.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga menggunakan tautan berita itu untuk membuktikan dalil ketidaknetralan aparatur negara serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum. Tautan berita juga dipakai untuk membuktikan dalil penyalahgunaan birokrasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program pemerintah, dan anggaran BUMN.

(Baca: BPN Akan Ajukan Gugatan Hasil Pilpres 2019 ke MK Pukul 14.00)

Selain itu, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dalam berkas permohonannya melampirkan cuitan dari akun @Opposite6890 di Twitter. Cuitan yang dimaksud memuat tentang dugaan adanya tim buzzer polisi bernama Alumni Shambar. Hal itu dimuat dalam bukti P-11.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga juga melampirkan bukti cuitan Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu di Twitter. Cuitan tersebut terkait dugaan program BUMN disusupi pesan untuk mendukung pasangan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Ada juga bukti berupa pernyataan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono soal dugaan ketidaknetralan aparat intelijen. "Tentu saja pernyataan dari seorang presiden yang pernah menjabat dua periode tidak dapat dikesampingkan, dan merupakan bukti petunjuk yang didukung dengan banyak bukti lain, yang akan kami sampaikan pada saatnya," demikian kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dalam berkas permohonan PHPU yang diserahkan pada Jumat (24/5) lalu.

(Baca: Prabowo Minta Semua Celah Hukum Dipakai untuk Ungkap Kecurangan Pemilu)

Menurut Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi, berbagai tautan berita media massa daring yang dilampirkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga belum cukup kuat untuk membuktikan dugaan pelanggaran secara terstuktur, sistematis, dan masif. Alasannya, tautan berita media massa daring hanyalah alat bukti sekunder.

Menurut Veri, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga seharusnya juga melampirkan bukti primer yang mengacu pada hasil pengawasan dan pengakuan saksi-saksi. "Kalau hanya menggunakan (tautan) berita media media massa daring, seperti dalam permohonan agak sulit untuk dapat dikabulkan di MK," kata Veri.

Meski begitu, Veri menilai tautan berita media massa daring sebagai lampiran bukti bisa saja merupakan strategi Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga. Sebab jika seluruh bukti langsung dilampirkan dalam berkas permohonan, KPU, Bawaslu, dan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf akan lebih mudah membantah dalil gugatan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga.

Veri pun menilai bukti-bukti primer dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dapat bertambah seiring berjalannya proses persidangan di MK. "Ini bisa jadi sebuah strategi dalam proses sengketa hasil Pemilu," kata Veri.

(Baca: Prabowo Beberkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Media Asing)

Lampiran:
Dari cuitan di Twitter dan pernyataan SBY:
Bukti P-11 bocoran informasi oleh akun Twitter @Opposite6890 soal Alumni Shambar
Bukti p-13 pernyataan SBY soal ketidaknetralan intelijen
Bukti P-51 cuitan Said Didu di Twitter soal program BUMN disusupi pesan mendukung Jokowi-Ma'ruf


Dari tautan berita media massa daring:
Bukti P-12 berita CNN Indonesia 26 Maret 2019 berjudul Polisi Diduga Mendata Kekuatan Dukungan Capres hingga ke Desa
Bukti p-14 berita Tempo.co 6 November 2018 berjudul Pose Jari Luhut dan Sri Mulyani Bukan Pelanggara Pemilu
Bukti p-15 berita Detiknews.com 11 Desember 2018 berjudul Kades di Mojokerto Dituntut 1 Tahun Percobaan karena Dukung Sandiaga
Bukti P-16 berita CNNIndonesia 12 Maret 2019 berjudul Bawaslu Setop Kasus 15 Camat Makassar Deklarasi Dukung Jokowi
Bukti P-17 berita Tribunjogja.com 13 Januari 2019 berjudul Gubernur dan 9 Bupati di Bengkulu Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Bukti P-18 berita Tribunsulbar 10 Januari berjudul 2019 Wagub Sulbar dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi
Bukti P-19 berita Liputan6.com 12 September 2018 berjudul 15 Gubernur Tegaskan Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019
Bukti P-20 berita Kompas.com 9 April 2019 berjudul 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat Deklarasi Dukung Jokowi
Bukti P-21 Bisnis.com 6 3 Februari 2019 berjudul Kepala Daerah di Maluku Utara Hadiri Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Bukti P-22 Kompas.com 23 Februari 2019 berjudul Bawaslu Putuskan Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah Melanggar
Bukti P-23 petunjuk berita berjudul Dukungan Hary Tanoe kepada Jokowi Diduga karena Terpojok
Bukti P-24 Suara.com 10 April 2019 berjudul Jokowi Mendapat Dukungan saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa
Bukti P-25 Detikoto 2 Agustus 2018 berjudul Pameran Mobil Jadi Kampanye Tagar #Jokowi2Periode
Bukti P-26 CNBC Indonesia 18 Maret 2019 berjudul Ibu-ibu Diajak Teriak Jokowi Presiden oleh Menteri Perindustrian dalam Acara BUMN
Bukti p-27 IDNNews.id 3 Maret 2019 berjudul ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Pak Jokowi
Bukti p-28 Tempo.co 24 Agustus 2018 berjudul Jokowi Minta Perwira TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah
Bukti p-29 CNNIndonesia 24 Agustus 2018 berjudul Tidak Masalah Jokowi Gaet TNI-Polri Sosialisasikan Program Pemerintah
Bukti p-30 Jawapos.com 30 Januari 2019 berjudul Satpol PP Diminta Kampanyekan Jokowi
Bukti p-31 CNNIndonesia 12 Februari 2019 berjudul Jokowi Perintahkan Menteri Pamer Keberhasilan
Bukti P-31 berita CNNIndonesia 7 Januari 2019 berjudul Pose Dua Jari di Acara Gerindra, Anies Terancam 3 Tahun Penjara
Bukti p-32 Bumntrack 1 Maret berjudul 2019 Kementerian BUMN Gelar Acara Ulang Tahun Sepanjang Maret-April 2019
Bukti P-33 Tribunnews 2 November 2018 berjudul Kenaikan Dana Kelurahan
Bukti P-34 Tirto.id 20 Februari 2019 berjudul Dana Bansos Telah Cair 15,1 Triliun pada Januari 2019
Bukti P-35 Kompas.com 27 November 2018 berjudul Jokowi Mengakui Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu 2019
Bukti P-36 Beritasatu.com 3 Desember 2018 berjudul Jokowi Percepat Penerimaan PKH
Bukti P-37 Tirto.id 4 Desember 2018 berjudul Bansos PKH 2019 Nilai Diperbesar, Waktu Penyaluran Dimajukan
Bukti P-38 Kompas.com 12 Maret 2019 berjudul Jokowi Teken Peraturan Pemerintah Gaji Perangkat Desa Setara PNS IIA
Bukti P-39 Kompas.com 14 Januari 2019 berjudul Jokowi Janji Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA
Bukti P-40 Kompas.com 7 November 2018 berjudul Pemerintah Siapkan Skema Rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri
Bukti P-41 Tribunkaltim.co 1 Maret 2019 berjudul THR PNS 2019 Akan Cair Lebih Cepat
Bukti P-42 Liputan6.com 1 April 2019 berjudul Rapelan Kenaikan Gaji PNS
Bukti P-43 CNNIndonesia.com 7 Desember 2018 berjudul Gaji PNS Akan Dinaikkan Mulai April, Januari-Maret Dirapel
Bukti P-44 Kompas.com 8 Maret 2019 berjudul Gaji PNS Naik Awal April Sekaligus Gaji ke-13 dan ke-14
Bukti P-45 Kumparan.com 11 Maret 2019 berjudul Jokowi Menjanjikan Naikkan Gaji PNS dan Pensiunan
Bukti P-46 Tirto.id 24 Maret 2019 berjudul Peresmian MRT, Agenda Publik yang Jadi Ajang Politik