PAN Berpeluang Besar Menyeberang ke Kubu Jokowi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (tengah) didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno (kiri) dan Wakil Ketua DPP PAN Bara Hasibuan (kanan) memberikan keterangan di DPP PAN, Jakarta, Jumat (30/12).
Penulis: Fahmi Ramadhan
Editor: Agung Jatmiko
29/4/2019, 21.22 WIB

(Baca: DPP PAN: Komitmen PAN dengan Prabowo Hanya Sampai Pilpres 2019)

Puput mengungkapkan, jika peraturan presidential treshold dalam pemilu serentak menjadi isu retaknya hubungan beberapa partai koalisi dengan pasangan calon (paslon) yang diusung. Menurutnya, Pemilu serentak hanya membuat partai tak lebih dari sekadar pengusung calon dan lebih bersikap pragmatis ketimbang menjadi ajang unjuk ideologi partai masing-masing.

“Peraturan peresidential treshold saya rasa menjadi penyebab isu keretakan beberapa partai koalisi. Karena pada dasarnya Pemilu serentak yang seharusnya mempererat malah menjadi ajang politik pragmatis, karena hanya semata-mata mengusung Paslon tanpa menunjukan ideologi partai yang sesungguhnya,” ungkap Puput kepada wartawan.

Yang jelas, bergabung dengan Jokowi agaknya memberikan keuntungan tersendiri bagi PAN. Pasalnya, kontrak politik hanya akan berlaku selama lima tahun ke depan.

"Tahun 2024 peta politik akan berubah total jika Jokowi menang di 2019 karena tidak mungkin kembali maju pada 2024," ujarnya.

Halaman:
Reporter: Fahmi Ramadhan