Pembangunan Infrastruktur Tidak Akan Kendor Meski SDM Jadi Fokus

Meski fokus ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),  pemerintah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur pada 2020 tetap berjalan. Bahkan, pembangunan infrastruktur diperkirakan akan bertambah tahun depan.

"Detilnya nanti, tapi intinya adalah membesar (proyek-proyek pembangunan infrastruktur)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4).

Bambang mengatakan, pembangunan infrastruktur akan diarahkan kepada infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, irigasi, dan jalan. Menurut Bambang, pembangunan infrastruktur dasar dilakukan karena akan berimbas langsung kepada peningkatan kualitas SDM.

(Baca: Jokowi Minta APBN 2020 Jadi Stimulus Ekspor dan Investasi)

Pembangunan infrastruktur dasar bakal menggunakan dana dari APBN, sementara pembangunan infrastruktur skala besar akan didorong melalui skema non-APBN, seperti Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).

Dengan begitu, Bambang menilai anggaran yang bakal digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur belum tentu membesar. "Karena pembangunan infrastruktur tidak hanya berasal dari APBN, tapi banyak yang didorong melalui skema di luar APBN," kata Bambang.

Terkait alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun depan, Bambang mengatakan pemerintah belum secara rinci menentukan besarannya. Saat ini, pemerintah baru menentukan perkiraan kasar dari anggaran yang dibutuhkan.

Terkait dengan pengembangan kualitas SDM, pemerintah berencana menggenjot program vokasi mulai tahun 2020. Bambang mengatakan, program vokasi nantinya tidak hanya didorong melalui jalur pendidikan, tapi juga melalui pelatihan-pelatihan vokasi untuk masyarakat.

(Baca: Proyek Infrastruktur Terkendala Dana, Kemenhub Dorong Skema KPBU)

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menambahkan, pemerintah akan melibatkan banyak pihak swasta agar program vokasi berjalan lebih masif. Untuk itu, pemerintah sedang merancang aturan super deduction tax. Melalui aturan tersebut, pihak swasta yang berinvestasi di program vokasi bisa mendapatkan tambahan faktor pengurang pajak hingga 200% dari yang seharusnya.

Alhasil, penghasilan kena pajak badan usaha menjadi lebih kecil. Pajak penghasilan (PPh) badan yang dibayarkan pun bisa menjadi lebih rendah. "Pelibatan swasta harus terus didorong, termasuk memberi insentif kepada mereka," kata Hanif.

Hanif menyebut skema pemagangan di dalam dan luar negeri juga akan didorong mulai tahun depan. Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan program Kartu Prakerja untuk bisa mendorong SDM yang berkualitas.

Hanif mengatakan, Kartu Prakerja nantinya berisikan paket pelatihan dan sertifikasi. Ada pula insentif honor bagi para pemegang kartu yang belum mendapat pekerjaan setelah mendapat pelatihan. "Kami sedang membuat formula Kartu Prakerja yang lebih pas, misalnya istilahnya apa, berapa lama, besarnya berapa dan segala macam," kata Hanif.

Dengan menggenjot program vokasi, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran akan semakin menurun di kisaran 5%-5,3% pada 2020. Pada 2018, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,3%.

(Baca: Kartu 'Sakti' Jokowi Sumbang Kemenangan Versi Hitung Cepat)